Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada info bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bakal masuk jajaran pengurus partainya. Di sisi lain, kepengurusan Partai Golkar juga sudah mendapat surat keputusan (SK) dari Kementerian Hukum.
"Untuk menyangkut dengan Bapak Jokowi maupun Pak Wapres Mas Gibran sampai dengan hari ini tidak ada informasi untuk masuk ke Partai Golkar," kata Bahlil di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (20/11).
Bahlil mengatakan saat ini Jokowi sudah menjadi bapak bangsa. Sementara, Gibran juga sudah memikirkan kepentingan negara.
"Jadi saya pikir sampai dengan hari ini belum ada pembicaraan itu, kalau Mas Gibran kan sudah jadi wakil presiden jadi pasti mementingkan kepentingan negara di atas segala-galanya," ujar Bahlil.
Di sisi lain, dia menekankan bahwa saat ini fokus Golkar adalah mendukung pemerintahan. Gagasan Presiden Prabowo Subianto serta Gibran bakal dikawal agar dapat tercapai.
"Apalagi golkar sudah menjadi partai pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, jadi saya pikir kita tinggal bagaimana memberi dukungan penuh dalam rangka pembangunan untuk mewujudkan gagasan-gagasan besar Pak Prabowo dalam mensejahterakan rakyat Indonesia," ujar Bahlil.
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menyampaikan harapan besar kepada para ASN PPPK yang baru diangkat agar senantiasa memberikan kontribusi terbaik demi kemajuan Kabupaten Tuban.
Maria menuturkan, data foto paspor dirinya dikirim oleh JS melalui WA kepada sejumlah pihak yang tidak ada kepentingannya.
BPJS Ketenagakerjaan bersama Kementerian Hukum secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pegawai non-ASN
Kerja sama yang akan dibangun antara BPJS Kesehatan dan Kemenkum ini juga dapat mendukung perluasan cakupan kepesertaan Program JKN.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum, Razilu mengatakan angka monumental ini menunjukkan antusias luar biasa dari masyarakat Indonesia.
Mengingat tahun 2025 merupakan Tahun Hak Cipta dan Desain Industri, DJKI akan mengangkat tema seputar Indonesia Berkarya, DJKI Melindungi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved