Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada info bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bakal masuk jajaran pengurus partainya. Di sisi lain, kepengurusan Partai Golkar juga sudah mendapat surat keputusan (SK) dari Kementerian Hukum.
"Untuk menyangkut dengan Bapak Jokowi maupun Pak Wapres Mas Gibran sampai dengan hari ini tidak ada informasi untuk masuk ke Partai Golkar," kata Bahlil di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (20/11).
Bahlil mengatakan saat ini Jokowi sudah menjadi bapak bangsa. Sementara, Gibran juga sudah memikirkan kepentingan negara.
"Jadi saya pikir sampai dengan hari ini belum ada pembicaraan itu, kalau Mas Gibran kan sudah jadi wakil presiden jadi pasti mementingkan kepentingan negara di atas segala-galanya," ujar Bahlil.
Di sisi lain, dia menekankan bahwa saat ini fokus Golkar adalah mendukung pemerintahan. Gagasan Presiden Prabowo Subianto serta Gibran bakal dikawal agar dapat tercapai.
"Apalagi golkar sudah menjadi partai pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, jadi saya pikir kita tinggal bagaimana memberi dukungan penuh dalam rangka pembangunan untuk mewujudkan gagasan-gagasan besar Pak Prabowo dalam mensejahterakan rakyat Indonesia," ujar Bahlil.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menyampaikan harapan besar kepada para ASN PPPK yang baru diangkat agar senantiasa memberikan kontribusi terbaik demi kemajuan Kabupaten Tuban.
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
KEMENTERIAN Hukum resmi melantik Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode 2025–2028, menyusul berakhirnya masa jabatan Komisioner periode sebelumnya
KEMENTERIAN Hukum (Kemenkum) menyebut beban royalti musik akan diberikan kepada pencipta karya, bukan sebagai pajak atau cukai yang dikumpulkan untuk negara.
Menurut dia, pihaknya pun meminta kepada pemerintah untuk menyerahkan DIM dalam bentuk berkas fisik.
PP ini tak hanya mengatur soal penindakan, tapi juga pencegahan judol.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum, Razilu mengatakan angka monumental ini menunjukkan antusias luar biasa dari masyarakat Indonesia.
Kerja sama yang akan dibangun antara BPJS Kesehatan dan Kemenkum ini juga dapat mendukung perluasan cakupan kepesertaan Program JKN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved