Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Kejaksaan (Komjak) mengingatkan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung untuk terus melaksanakan tugas-tugas yustisial penyidik dalam kasus dugaan suap dan atau gratifikasi dalam pengurusan perkara pidana pembunuhan dengan terdakwa Ronald Tannur.
Tugas itu, salah satunya menelusuri aset salah satu tersangka, yakni Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar. Hal tersebut disampaikan Ketua Komjak Pujiyono Suwadi kepada Media Indonesia, Selasa (19/11).
Sebelumnya, MA merilis temuan pemeriksaan tim majelis hakim kasasi Ronald Tannur. Meski membenarkan adanya pertemuan antara Zarof dan ketua maelis hakim kasasi, Soesilo, MA menyimpulkan ketiga hakim kasasi pengadil Ronald Tannur tak melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEEPH). Selain Soesilo, dua hakim kasasi lainnya adalah Ainal Mardhiah dan Sutarjo.
Menurut Pujiyono, pemeriksaan oleh MA dan penyidikan pidana yang dilakukan oleh JAM-Pidsus bukanlah hal yang saling berlawanan. Ibarat kereta api, keduanya sama-sama berada pada rel demi satu tujuan yang sama, yaitu menjadikan sistem peradilan Tanah Air menjadi bersih.
"Yang dilakukan oleh kejaksaan ini di aspek pidana yang dilakukan oleh Zarof Ricar, termasuk penelusuran aset ini kemudian jalan. Karena punya tujuan yang sama, kita dorong kejaksaan, karena ini kan pengendalinya ada di jaksa," katanya.
Saat ini, Pujiyono mengatakan bahwa dibutuhkan koordinasi intensif antara Kejagung dan MA agar kasus tersebut dapat dibuka secara jelas. Selain itu, tujuan bersama untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih juga dapat tercapai.
Sebelumnya, Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Abdul Qohar mengatakan pihaknya terus mendalami asal-usul serta tujuan dari uang yang telah disita dari kediaman Zarof senilai Rp920 miliar dan emas seberat 52 kilogram.
Kendatipun belum berhasil membongkarnya saat proses penyidikan, Qohar menyebut asal-usul uang tersebut bakal terungkap pada saat persidangan. Oleh karenanya, ia minta semua pihak bersabar untuk mengetahui sumber uang yang disita penyidik dari Zarof.
"Nanti pada saatnya akan terungkap, dibuka persidangan. Di sana semua punya hak bertanya, jaksa jawab, ada hak hukum terdakwa, nanti majelis hakim yang akan memutuskan ya, semua akan terbuka," tandasnya. (P-5)
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Tim kuasa hukum Martin Haendra Nata menegaskan bahwa seluruh tindakan kliennya dalam perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina telah dijalankan sesuai prinsip GCG.
Anang mengajak masyarakat turut memantau semua proses RJ yang terjadi di Indonesia. Jika mengendus adanya transaksional, masyarakat diharap melapor.
Menurut Anang, perbedaan ini bukan masalah serius. Penyesuaian juga diyakini tidak akan lama.
Ia mengingat pencopotan harus diikuti dengan berjalannya proses pidana yang diduga dilakukan kedua Kajari tersebut.
Selain menyasar oknum yang terlibat langsung, Komjak juga mendesak adanya akuntabilitas struktural.
Puji berpendapat, kejaksaan dapat dianggap sebagai salah satu objek vital dari ekosistem penegakan hukum di Tanah Air.
Hal itu disampaikan Puji dalam diskusi bertajuk Revisi KUHAP dan Ancaman Pidana: Ruang Baru Abus of Power yang digelar Ikatan Wartawan Hukum.
Keputusan untuk menjadikan barang rampasan berupa tanah dari terpidana korupsi untuk program tersebut berada di tangan Kementerian Keuangan.
Pujiyono menerangkan bahwa Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengatur soal denda damai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved