Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
JAKSA Agung ST Burhanuddin mengakui ada ribuan pegawainya yang terlibat judi online. Ia mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti temuan itu kepada bidang pengawasan untuk membina pegawai tersebut.
"Pegawai yang ikut dan hanya iseng-iseng saja di bawah 5 ribuan begitu dan kami sudah menyerahkan nama-nama itu ke bidang pengawasan untuk tindak lanjuti," kata Burhanuddin, saat rapat bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11).
Burhanuddin menjelaskan untuk kasus mafia judi online saat ini masih dalam tahap penyidikan di Mabes Polri.
"Kemudian untuk judi online, judi online Kami memang belum belum nyampe ke kami karena kami di era penuntutan penyidikan masih di Mabes Polri," katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo melontarkan pertanyaan terkait ada atau tidaknya pegawai Kejaksaan Agung yang terlibat judi online. Politikus Partai Golkar itu mengutip data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait keterlibatan penegak hukum dalam kasus judi online.
"PPATK kemarin mengungkap ada 97 ribu anggota TNI-Polri, 461 pejabat negara termasuk DPR, 1,5 juta pegawai swasta terlibat judi online," ujarnya.
"Pertanyaan saya, apakah hanya pada level bawah atau sudah menyerempet ke tengah atau ada potensi menyambar ke atas? Apakah di kejaksaan ada pejabat atau pegawai yang terlibat judi online?," tanya Bambang kepada Jaksa Agung.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Strategi Kejaksaan menelusuri fenomena regulatory capture atau penyanderaan kebijakan oleh kepentingan vendor sangat krusial dalam kasus ini.
HASIL survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Minggu, (8/2), mencatat adanya peningkatan perhatian publik terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Berdasarkan temuan terbaru dari survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung menjadi yang tertinggi.
Dalih niat baik dalam program digitalisasi pendidikan tidak dapat dijadikan tameng hukum bagi Nadiem Makarim.
Pelaku diketahui memiliki utang yang menumpuk bahkan telah menggadaikan sepeda motor milik istrinya senilai Rp4 juta.
Pernyataan PPATK yang menyebut di tahun 2025 untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan angka judi online (Judol) dipertanyakan.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan apresiasi kepada GoPay, layanan dompet digital di bawah GoTo Financial dan GoTo Group, atas kontribusinya memerangi judol.
Sepanjang 2025, PPATK menerima 43 juta laporan dari pihak pelapor, meningkat 22,5% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 35,6 juta laporan.
Penurunan drastis ini, memiliki dampak sosial yang besar karena secara langsung menyelamatkan jutaan masyarakat dari kerugian finansial akibat perjudian.
Kunci keberhasilan Erwin Erlani lepas dari jerat judol adalah keberanian untuk merelakan kerugian fantastis tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved