Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
JAKSA Agung ST Burhanuddin mengakui ada ribuan pegawainya yang terlibat judi online. Ia mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti temuan itu kepada bidang pengawasan untuk membina pegawai tersebut.
"Pegawai yang ikut dan hanya iseng-iseng saja di bawah 5 ribuan begitu dan kami sudah menyerahkan nama-nama itu ke bidang pengawasan untuk tindak lanjuti," kata Burhanuddin, saat rapat bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11).
Burhanuddin menjelaskan untuk kasus mafia judi online saat ini masih dalam tahap penyidikan di Mabes Polri.
"Kemudian untuk judi online, judi online Kami memang belum belum nyampe ke kami karena kami di era penuntutan penyidikan masih di Mabes Polri," katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo melontarkan pertanyaan terkait ada atau tidaknya pegawai Kejaksaan Agung yang terlibat judi online. Politikus Partai Golkar itu mengutip data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait keterlibatan penegak hukum dalam kasus judi online.
"PPATK kemarin mengungkap ada 97 ribu anggota TNI-Polri, 461 pejabat negara termasuk DPR, 1,5 juta pegawai swasta terlibat judi online," ujarnya.
"Pertanyaan saya, apakah hanya pada level bawah atau sudah menyerempet ke tengah atau ada potensi menyambar ke atas? Apakah di kejaksaan ada pejabat atau pegawai yang terlibat judi online?," tanya Bambang kepada Jaksa Agung.
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
PRESIDEN Joko Widodo memasuki 2022 dengan kepercayaan tinggi.
Sentra Gakkumdu juga diminta tidak hanya berfokus pada penindakan tindak pidana Pilkada, tetapi juga mengantisipasi pencegahan kecurangan Pilkada 2024
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memperingatkan anggotanya yang tidak menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
KEBIJAKAN menunda proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap calon kepala daerah peserta Pilkada 2024 dinilai politis.
KEJAKSAAN Agung menunda proses hukum calon kepala daerah (cakada) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Pertanyaannya, sampai di mana keberanian itu? Apakah ia datang setelah pucuk kekuasaan berganti dari Jokowi ke Prabowo?
Pengungkapan Kasus Perjudian Online Yang Melibatkan Pegawai Kementerian Komdigi
Salah satu faktor kenapa anak-anak ditemukan bermain judol karena situasi rekam jejak pengasuhan yang tidak pernah terdeteksi.
Permainan judi online kerap disamarkan dalam bentuk permainan digital yang populer pada anak-anak.
Terungkapnya kasus tersebut berawal dari penyelidikan Tim Siber Satreskrim Polres Cianjur yang mendapati link aplikasi judi online.
Perbuatan tersebut, dilakukan setelah bersangkutan mencuri 26 komputer di ruang labolatorium sekolah. Uangnya digunakan untuk judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved