Headline
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
SANKSI yang dijatuhkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada 4.000 anggota yang terlibat judi online (judol) dinilai akan memberikan efek jera bagi prajurit lainnya. Kendati demikian, TNI juga tetap harus meningkatkan kewaspadaan terhadap modus joki yang memungkinkan prajurit menghindari deteksi langsung.
"Saya kira ini bisa menjadi peringatan keras bagi prajurit lainnya, apalagi dengan keterlibatan PPATK yang mampu melacak transaksi keuangan dan satuan Siber TNI yang memantau aktivitas digital," kata pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi kepada Media Indonesia, Rabu (13/11).
Bagi Fahmi, pengawasan yang dilakukan lewat dua level tersebut bakal memperkuat efek jera. Pasalnya, prajurit TNI jadi mengetahui bahwa aktivitas mereka dapat dideteksi sewaktu-waktu.
Namun, ia juga mengingatkan pentingnya TNI untuk mendalami modus joki yang dilakukan oleh oknum prajurit guna menghindari deteksi, baik dari internal maupun eksternal. Fahmi menjelaskan, istilah joki itu merujuk pada aktivitas prajurit yang tidak terlibat langsung dalam judol lewat perangkat mereka.
"Melainkan menggunakan pihak lain untuk bertaruh atas nama mereka. Ini membuat aktivitas mereka sulit dideteksi secara langsung oleh PPATK atau satuan siber," terangnya.
Guna menghadapinya, Fahmi menyebut bahwa TNI dapat memperluas sistem pengawasan ke perilaku keuangan yang tidak wajar. Di sisi lain, sosialisasi akan konsekuensi hukum bagi prajurit yang terlibat langsung dalam praktik judol maupun lewat modus joki perlu diperjelas dan dipertegas.
"Dengan sistem pengawasan dan sanksi bertahap yang adil dan transparan, budaya disiplin bisa terus ditingkatkan, dan diharapkan pelanggaran serupa dapat ditekan secara efektif," tandas Fahmi. (P-5)
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Oleh Soleh meminta rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk merekrut 24 ribu prajurit baru dikaji secara matang dan mendalam.
Prasetyo menjelaskan bahwa banyak terjadi pelanggaran di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, seperti penyelundupan barang ilegal dari institusi itu.
Setelah seluruh proses administrasi sudah dijalankan, kata Kristomei, barulah Djaka diberhentikan secara hormat per tanggal 14 Mei 2025 lalu.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mempertanyakan pengerahan prajurit TNI dalam menjaga Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia.
TNI tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena itu bukan tugas dan fungsinya.
Keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Bukan sebagai pengamanan yang bersifat rutin atau melekat setiap hari.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengecam sanksi dari Inggris, Australia, Kanada, dan negara lain terhadap dua menteri Israel yang dituduh menghasut kekerasan terhadap warga Palestina.
Rika menambahkan bahwa dengan pemindahan 100 narapidana ini, maka total lebih dari 700 warga binaan berisiko tinggi telah diberi sanksi pemindahan ke Nusakambangan.
Denda hingga 20.000 riyal Arab Saudi (Rp89,5 juta) akan dikenakan kepada individu yang kedapatan melaksanakan atau mencoba melaksanakan haji tanpa izin.
Budi mengatakan, penggunaan mobil dinas untuk mudik merupakan pelanggaran aturan dan kode etik yang berlaku.
Sampah atau limbah yang dihasilkan oleh hotel, mall, restoran wajib diolah sendiri. Bila tidak diolah sendiri maka sejumlah sanksi tegas akan diterapkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved