Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
TERSANGKA kasus dugaan korupsi impor gula sekaligus mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Gedung Kejaksaan Agung pada pada Selasa (1/10).
Pantauan Media Indonesia di lokasi, Tom Lembong meninggalkan ruang pemeriksaan pada pukul 20.30 WIB. Tom menampakkan dirinya di hadapan para awak media dengan tangan berborgol dan mengenakan baju berwarna hijau berbalut rompi merah jambu berstatus tahanan Kejaksaan Agung.
Saat ditanyai oleh para awak media terkait proses pemeriksaan, Tom tak berkomentar dan diam seribu bahasa dengan melontarkan senyuman. Dia hanya berjalan masuk ke dalam mobil tahanan.
Pemeriksaan Kejagung hari ini bukan hanya mendatangkan Tom Lembong, namun Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Charles Sitorus, juga turut hadir. Akan tetapi, Carles meninggalkan gedung pemeriksaan terlebih dahulu pada pukul 17.00 WIB.
Sebelumnya, pemeriksaan Tom Lembong hari ini juga dikonfirmasi oleh Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut perihal materi pemeriksaannya.
“Aku sudah cek, hari ini (Tom Lembong) diperiksa kembali. Itu penyidik yang paham (materi pemeriksaan),” imbuhnya.
Meski begitu, Harli tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan yang dilakukan terhadap keduanya. “Itu penyidik yang paham,” ungkap Harli.
Penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus ini menuai berbagai kritik dan pertanyaan publik. Banyak pihak yang menilai keputusan ini terasa ganjil, mengingat masa jabatannya sebagai Menteri Perdagangan sudah berakhir pada 2016, sementara penyidikan baru dimulai pada 2023.
Menanggapi sorotan publik, Harli memastikan bahwa proses penyidikan dan penetapan status tersangka sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku, didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan yang sah.
“Kita tidak mau berandai-andai, tidak mau berpolemik. Kita fokus menyelesaikan perkara ini, dan sekarang seperti yang sudah disampaikan setidaknya ada 90 orang saksi yang sudah diperiksa, termasuk di dalamnya juga ada ahli,” jelas Harli pada Kamis (31/10) di Kejaksaan Agung.
Harli menegaskan bahwa Kejagung telah mengumpulkan lebih dari 90 saksi, termasuk sejumlah ahli, untuk memperkuat penyidikan.
Harli menyebut penetapan Tom Lembong sebagai tersangka berlandaskan Pasal 184 KUHAP, yang mengharuskan adanya alat bukti yang sah untuk menjerat seseorang dalam status tersebut.
Kejaksaan Agung juga menyatakan telah mengantongi bukti berupa keterangan ahli serta petunjuk yang relevan dari tersangka maupun terdakwa. Harli pun mengimbau masyarakat untuk menghindari prasangka bahwa kasus ini bermuatan politis. (Dev/M-4)
IREKTUR Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti Palembang Edwar Juliartha menyoroti kebijakan importasi gula yang menyeret mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong
Selain pejabat Dirjen Bea dan Cukai, lanjut dia, penyidik juga memeriksa satu orang saksi dari Kementerian Perdagangan.
DPR berharap bahwa putusan tersebut bukan "putusan pesanan" dari pihak-pihak yang ingin mengkriminalisasi mantan Menteri Perdagangan itu.
HAKIM tunggal Tumpanuli Marbun mengatakan bahwa penahanan mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung sudah memenuhi syarat objektif.
Kelima saksi tersebut diperiksa untuk tersangka atas nama Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong.
PAKAR hukum pidana sekaligus Doktor Ilmu Hukum Pidana asal Universitas Indonesia (UI) Chairul Huda memandang penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula prematur
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Silfester merupakan terpidana perkara fitnah dan pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menetapkan Cheryl Darmadi sebagai daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Kendaraan taktis tersebut merupakan bagian dari pengamanan sekretariat tim gabungan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)
Sistem serta proses penegakkan hukum di Indonesia dituding sebagai alat permainan politik semata.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved