Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PENGAMAT politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menggelar pertemuan rutin dengan pimpinan partai politik koalisi merupakan upaya menjaga kekompakan dan soliditas Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Ujang menilai kekompakan perlu dijaga agar tidak ada yang berupaya untuk main dua kaki. Hal ini merujuk pada partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menyatakan dukungan kepada paslon Pramono Anung-Rano Karno di Pilgub Jakarta 2024.
"Saya melihatnya pertemuan Prabowo dengan Ketum-Ketum dan sekjen partai itu ya, salah satunya adalah menjaga kekompakan ya, terutama di Jakarta terkait dengan tadi adanya politisi-politisi KIM Pluscyang berusaha untuk bertemu dengan Pramono dan berusaha untuk main dua kaki begitu," kata Ujang kepada Media Indonesia, Jumat (1/11).
Ujang menilai Presiden Prabowo menggelar pertemuan untuk menekan terjadinya perpecahan dan partai pendukung pemerintah sama-sama bersinergi menjaga pemerintahan Prabowo-Gibran dalam lima tahun ke depan.
"Kalau tidak dikonsolidasikan, ini akan terjadi perpecahannya ke depan, akan terjadi benih-benih perpecahan koalisi yang tidak solid ke depan. Maka ya perlu dibicarakan, perlu ditata lagi, koalisinya perlu dikonsolidasikan, perlu ditertibkan agar koalisi KIM Plus itu betul-betul berjalan kompak begitu," katanya
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana menggelar pertemuan rutin dengan pimpinan partai politik koalisi. Pertemuan ini telah dimulai digelar di Istana Merdeka, Jumat, 1 November 2024.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan Prabowo mengundang semua ketua umum (ketum) partai politik. Pertemuan ini akan digelar setiap minggu.
"Ketum parpol semua (hadir). ada juga Pak Dasco, Pak Muzani, Pak AHY, Pak Bahlil, Cak Imin Ketum PKS," kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 1 November 2024.
Hal senada diungkapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKS) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ia berharap pertemuan ini bisa dirutinkan.
"Agendanya belum tau tapi kita berkeinginan juga untuk ada pertemuan rutin antar ketua umum parpol," terangnya.
Cak Imin mengaku tidak mengetahui apakah Prabowo turut mengundang Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Namun, Cak Imin memastikan Ketum Partai NasDem Surya Paloh diundang.
"(Surya) diundang pasti kayaknya," terang Cak Imin.
Berdasarkan pantauan, sejumlah ketum, sekjen, dan perwakilan pimpinan partai telah hadir sejak pukul 12.45 WIB. Seperti Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Ketum PAN Zulhas, Sekjen PAN Eko Patrio, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Fraksi Partai NasDem DPR, Viktor Bungtilu Laiskodat, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (M-4)
Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dinilai menjalin hubungan yang baik meski keduanya saat ini tidak berada dalam satu koalisi.
Pendelegasian Didit untuk mewakili Prabowo dalam silaturahim Lebaran tahun ini lebih disebabkan oleh posisinya dalam peta politik Tanah Air.
Kunjungan Didit Prabowo ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat Hari Raya Idul Fitri 2025, Senin (31/3), merupakan potret dari politik silaturahmi.
Perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra juga menjadi momentum untuk menatap masa depan dengan optimisme.
KOALISI Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyebut bahwa terdapat relasi antara para Pansel, Capim, dan calon Dewas KPK dengan sejumlah elite politik.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved