Temui Jaksa Agung, Menteri Kehutanan Bahas Perusakan Hutan

MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku siap menjalankan target perlindungan hutan sebagai bagian dari program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal itu, Raja Juli menyatakan bahwa penegakan hukum akan menjadi prioritas lantaran kondisi hutan di Indonesia selama berpuluh-puluh tahun mengalami penjarahan ilegal.

“Seperti diketahui, telah berpuluh-puluh tahun hutan kita dijarah oleh perkebunan-perkebunan ilegal yang tanpa izin. Oleh karena itu seperti perintah Pak Prabowo, kami siap melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (1/10).

Baca juga : Bagi-Bagi Bibit di Bogor, Menhut: Persemaian Harus Bermanfaat bagi Masyarakat

Untuk memperkuat penegakan hukum dalam perlindungan hutan, Raja Juli mendatangi pimpinan Kejaksaan Agung. “Saya datang pagi hari ini bertemu beliau (JA), sowan untuk berkoordinasi tentang apa yang menjadi perintah Pak Prabowo Subianto, bahwa saya sebagai Menteri Kehutanan diminta untuk menjaga hutan,” tuturnya.

Dalam pertemuan itu, Raja Juli jug membicarakan terkait pemberlakuan denda secara administratif maupun penegakan hukum kepada para pihak yang dengan sengaja merusak hutan karena alasan pragmatis.

“Jadi tadi saya berkoordinasi dengan beliau (Jaksa Agung), insyaallah akan ada kerja sama yang baik untuk melakukan proses hukum ini, demi tegaknya hukum negara tidak boleh kalah oleh para pelaku ilegal yang merusak hutan kita selama ini,” kata Raja.

Baca juga : Menhut Sampaikan Visi Presiden untuk Sektor Kehutanan

“Dan akan kita kenakan pidana juga apabila tidak mematuhi, dan jika tidak mengikuti peraturan kami juga siap melakukan penyitaan terhadap aset negara tersebut,” lanjutnya.

Dia juga menekankan bahwa pihaknya akan membentuk satuan tugas (satgas) secara khusus untuk penegakan hukum untuk melindungi hutan di Indonesia.

“Saya sudah usul ke Pak Mensesneg agar ada satgas yang terbatas untuk bekerja lebih gesit, lebih cepat sesuai dengan perintah Pak Presiden. Nanti tentu di dalamnya ada kami mohon dari pihak kejaksaan, kemudian dari BPKP yang memiliki data, dan tentu dari internal kehutanan,” jelas Raja Juli.

Baca juga : Utamakan Transparansi Data Hadapi Keterlanjuran Sawit di Kawasan Hutan

Sementra itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menjelaskan pihaknya menerima secara terbuka kerja sama tersebut sebagai bentuk koordinasi antar lembaga. Dikatakan bahwa pihaknya juga telah menerima berbagai audiensi dari berbagai kementerian untuk memperkuat penegakan hukum.

“Menteri yang ke sini berkoordinasi untuk pelaksanaan tugas-tugasnya. Ini adalah bentuk sinergitas antara kementerian-kementerian dan badan. Tentunya harus saling support, sehingga apa yang jadi tujuan kita dalam rangka mensejahterakan masyarakat itu lebih cepat tercapai,” tandasnya. (J-2)