Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku siap menjalankan target perlindungan hutan sebagai bagian dari program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam hal itu, Raja Juli menyatakan bahwa penegakan hukum akan menjadi prioritas lantaran kondisi hutan di Indonesia selama berpuluh-puluh tahun mengalami penjarahan ilegal.
“Seperti diketahui, telah berpuluh-puluh tahun hutan kita dijarah oleh perkebunan-perkebunan ilegal yang tanpa izin. Oleh karena itu seperti perintah Pak Prabowo, kami siap melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (1/10).
Untuk memperkuat penegakan hukum dalam perlindungan hutan, Raja Juli mendatangi pimpinan Kejaksaan Agung. “Saya datang pagi hari ini bertemu beliau (JA), sowan untuk berkoordinasi tentang apa yang menjadi perintah Pak Prabowo Subianto, bahwa saya sebagai Menteri Kehutanan diminta untuk menjaga hutan,” tuturnya.
Dalam pertemuan itu, Raja Juli jug membicarakan terkait pemberlakuan denda secara administratif maupun penegakan hukum kepada para pihak yang dengan sengaja merusak hutan karena alasan pragmatis.
“Jadi tadi saya berkoordinasi dengan beliau (Jaksa Agung), insyaallah akan ada kerja sama yang baik untuk melakukan proses hukum ini, demi tegaknya hukum negara tidak boleh kalah oleh para pelaku ilegal yang merusak hutan kita selama ini,” kata Raja.
“Dan akan kita kenakan pidana juga apabila tidak mematuhi, dan jika tidak mengikuti peraturan kami juga siap melakukan penyitaan terhadap aset negara tersebut,” lanjutnya.
Dia juga menekankan bahwa pihaknya akan membentuk satuan tugas (satgas) secara khusus untuk penegakan hukum untuk melindungi hutan di Indonesia.
“Saya sudah usul ke Pak Mensesneg agar ada satgas yang terbatas untuk bekerja lebih gesit, lebih cepat sesuai dengan perintah Pak Presiden. Nanti tentu di dalamnya ada kami mohon dari pihak kejaksaan, kemudian dari BPKP yang memiliki data, dan tentu dari internal kehutanan,” jelas Raja Juli.
Sementra itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menjelaskan pihaknya menerima secara terbuka kerja sama tersebut sebagai bentuk koordinasi antar lembaga. Dikatakan bahwa pihaknya juga telah menerima berbagai audiensi dari berbagai kementerian untuk memperkuat penegakan hukum.
“Menteri yang ke sini berkoordinasi untuk pelaksanaan tugas-tugasnya. Ini adalah bentuk sinergitas antara kementerian-kementerian dan badan. Tentunya harus saling support, sehingga apa yang jadi tujuan kita dalam rangka mensejahterakan masyarakat itu lebih cepat tercapai,” tandasnya. (J-2)
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memperingatkan anggotanya yang tidak menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
Pemprov DKI Jakarta juga membantu RSU Adhyaksa dalam bentuk penyediaan lahan guna memperluas rumah sakit tersebut sehingga dapat menampung pasien dengan nyaman.
"Beliau memberikan support kepada kami terkait dengan, kalau istilah kita P-19, bagaimana pada saat kasus dibawa ke Kejaksaan untuk diberikan petunjuk,"
Sidang banding kasus narkoba yang menyeret mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa akan jadi ajang pembuktian antara tim kuasa hukum Teddy Minahasa dengan jaksa penuntut umum (JPU).
JAKSA Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin melantik dan mengambil sumpah R. Narendra Jatna sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.
JAKSA Agung Amerika Serikat, William Barr, menginstruksikan pemindahan sipir penjara tempat pengusaha Jeffrey Epstein ditahan.
Saat ini tersangka telah dititipkan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Mamuju Provinsi Sulawesi Barat untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan oleh Penyidik Balai Gakkum KLHK
Direktur Penegakan Hukum Pidana Gakkum KLHK Yazid Nurhuda mengungkapkan pihaknya masih mendalami dan menyiapkan pidana berlapis terhadap V alias A.
YM, 42, menjadi tersangka kasus pengolahan kayu dan penambangan emas ilegal yang mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan Cagar Alam Panua di Provinsi Gorontalo.
Delegasi Hakim Lingkungan Hidup Tiongkok mengunjungi Indonesia, audensi terkait ekosistem gambut dan mangrove, upaya rehabilitasi dan penanganan hukum dalam kasus perusakan hutan.
Kepala Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Kamarudzaman mengatakan konflik tersebut terjadi karena habitat satwa dilindungi tersebut terganggu dan rusak.
Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi menangkap Kepala Desa Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan berinisial A, 32, dan K, 51.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved