Utamakan Transparansi Data Hadapi Keterlanjuran Sawit di Kawasan Hutan

MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang juga mantan Wakil Ketua Pelaksana Satgas Sawit mengatakan transparansi data harus diutamakan untuk mengatasi persoalan keterlanjuran sawit di kawasan hutan.

"Saya tahu persis bahwa ada soal keterlanjuran sawit di kawasan hutan menjadi karut-marut, saya kira persoalannya adalah dari data dan transparansi data," ujar Raja Juli Antoni usai pelaksanaan serah terima jabatan di Jakarta pada Selasa (22/10/2024).

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menambahkan, laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan menjadi dasar bagi Kementerian Kehutanan dalam memulai pekerjaan untuk menata kawasan hutan.

"Transparansi data dari transformasi digital. Semakin sebuah institusi dapat diaudit dapat diakses oleh publik dengan teknologi yang paling mutakhir," lanjut mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu.

Tidak hanya itu, ia akan bekerja sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto guna menjaga kawasan hutan Indonesia sebagai bagian dari paru-paru dunia. "Tentu apa yang tadi disebutkan oleh Pak Prabowo sebagai kebocoran itu dapat kita antisipasi bersama-sama," tegas dia.

“Pak Prabowo dalam beberapa pertemuan selalu mengingatkan saya, jaga hutan, jaga hutan. Namun dalam kesempatan lain saat ngobrol berdua beliau juga menginginkan hutan dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” lanjutnya.

Lebih dari itu, ia pun akan mengundang jajaran kementerian untuk menggali berbagai macam isu yang dihadapi sektor tersebut.

“Saya pribadi bukanlah orang yang birokratis, siapapun, CSO, pelaku usaha, bahkan staf yang bukan Eselon sekalipun, jika memiliki ide dan pemilikiran untuk pengelolaan kehutanan, silahkan atur waktu untuk berdiskusi dengan saya,” pungkasnya. (Medcom/Ant/P-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Irvan Sihombing