Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak gemuk bila dibandingkan dua pemerintahan sebelumnya.
Arya membeberkan, secara koalisi pemerintahan yang dibentuk Prabowo setelah Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 tidaklah gemuk, tetapi secara jumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih memang menunjukkan jumlah yang paling banyak dibanding periode presiden sebelumnya.
"Sebenarnya dibandingkan periode pertama Jokowi, periode pertama dan kedua SBY, situasinya tidak gemuk, juga tidak terlalu kecil hanya sekitar 70%," kata Arya dalam diskusi bertema "Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan" di Auditorium CSIS, Jakarta, seperti dikutip Antara, Jum'at (25/10).
Lebih lanjut dia membeberkan, sejak era pemilihan presiden secara langsung pada 2004, seorang presiden terpilih tentu ingin pemerintahan yang akan dipimpin stabil dengan dukungan dari anggota DPR RI atau parlemen, sehingga program pemerintah bisa terakselerasi dengan cepat.
Oleh sebab itu, persentase koalisi pendukung pemerintahan biasanya cenderung lebih besar dibandingkan koalisi pemilu atau saat pasangan calon presiden dan wakil presiden maju dalam pilpres.
Merujuk hal itu, lanjut Arya, maka sebenarnya koalisi pemerintahan Prabowo tidak gemuk berdasarkan angka 69,14% dari hasil koalisi pemerintahan yang didapatkan oleh gabungan partai politik peraih kursi DPR pada periode 2024-2029.
Bila melihat periode pertama Presiden SBY pada 2004, koalisi pemerintahan tercatat 74,18%, begitu juga dengan periode kedua yang tidak jauh beda yakni 75,54%.
Sedangkan di periode pertama Jokowi, koalisi pemerintahan tercatat 68,93% dan periode selanjutnya sebanyak 91,30%.
"Jadi koalisi pemerintahan Prabowo okelah di angka 69%, tetapi memang yang gemuk itu adalah jumlah menterinya," ujar dia.
Lantas, tambah Arya, timbul pertanyaan dari berbagai pihak mengapa Prabowo membuat kabinet yang gemuk.
Menurut dia, Prabowo punya tiga alasan membentuk kabinet yang gemuk. Alasan pertama adalah Partai Gerindra selaku partai politik utama yang mengusung Prabowo bukanlah pemenang Pileg 2024, karena hanya meraih 14% suara di DPR.
Kemudian, alasan kedua desain tim kampanye Prabowo-Gibran memang sudah gemuk saat pilpres lalu.
"Dan alasan ketiga adalah gemuk, karena adanya kebutuhan dari presiden terpilih untuk memastikan stabilitas politik di parlemen dan di luar parlemen," ujar dia.
Khusus alasan ketiga terkait stabilitas politik di luar parlemen, Arya menilai hal itu cukup menarik.
Sebab, Prabowo tetap mengakomodasi parpol yang tidak mendapatkan kursi di DPR ke dalam Pemerintahan.
Begitu juga dengan kelompok kepentingan seperti kelompok bisnis, keagamaan, dan relawan, serta kelompok penekan yakni mantan aktivis mahasiswa, tokoh media, dan HAM. (P-5)
Presiden Prabowo Subianto menepis isu perpecahan kabinet dan pamer capaian swasembada beras serta rekor produksi beras tertinggi sepanjang sejarah RI.
Presiden Prabowo Subianto kembali mengumpulkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih dalam retret kabinet jilid kedua yang digelar di Hambalang.
Politisi asal Dapil Papua Selatan tersebut juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah yang telah berjalan selama satu tahun terakhir.
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan soliditas Kabinet Merah Putih tetap terjaga setelah Presiden Prabowo akan mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menilai arah kebijakan ekonomi yang dievaluasi dalam retret kabinet di Hambalang
Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan mencampuri konflik politik antara Amerika Serikat dan Venezuela. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut pemerintah fokus pada urusan dalam negeri.
IHSG yang terus menguat dan bahkan diproyeksikan menembus level 10.000 tahun ini dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan fundamental perekonomian.
PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk (IDX: CSIS) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) secara online melalui eASY.KSEI pada hari ini.
Menurut CSIS keterlibatan anggota Polri dalam birokrasi sipil selama ini bukan hanya isu teknis, melainkan persoalan politik dan hukum yang serius.
Masalah kelembagaan ini mencerminkan kelemahan dalam tata kelola kebijakan yang cenderung menonjolkan aspek kuantitas ketimbang mutu.
Demonstrasi yang terjadi saat ini berakar dari kombinasi berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kesejahteraan.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menekankan pentingnya koreksi terhadap peran aktor keamanan (TNI dan Polri) dalam ruang sipil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved