Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
CENTRE for Strategic and International Studies (CSIS) menilai 100 hari hingga satu tahun masa kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hanya berkutat persoalan administrasi. Pernyataan itu mengomentari soal gemuknya kabinet Merah Putih.
"Beberapa masyarakat kalangan mungkin menyadari lebih besarnya kabinet yang dibentuk, banyaknya kementerian lembaga yang baru pasti ada implikasi. Yaitu implikasi administratif sifatnya," ujar peniliti CSIS Adinova Fauri di Jakarta Pusat, Jumat (25/10).
Menurut Adinova, masyarakat belum bisa mendapatkan hasil yang diinginkan dari pemerintahan Prabowo dalam waktu dekat. Ia mengatakan, masyarakat harus mengetahui pondasi program pemerintahan Prabowo dengan memilki kabinet yang gemuk seperti saat ini.
"Kalau kita sebagai masyarakat, mungkin kalau masyarakat awam, mungkin perlu ada penagihan juga gitu ya. Paling tidak desain dari program yang dibangun itu sudah harus ada fondasinya," jelasnya.
Lebihi lanjut, Adinova menjelaskan hal yang paling mudah dilakukan masyarakat yakni mengawasi program makan siang bergizi gratis yang menjadi jualan Prabowo-Gibran sejak kampanye Pilpres Februari lalu.
"Jadi tentu masyarakat berhak untuk menuntut, paling tidak sudah ada fondasinya gitu ya," jelasnya.
"Apalagi kalau tidak salah, di 100 hari pertama Pak Prabowo ini akan dianggarkan Rp70 triliun untuk makan bergizi gratis," imbuh Adinova.
Ia mengatakan, kendati sudah ada rencana program itu akan berjalan, masyarakat tidak akan bisa langsung berekspektasi banyak, khususnya pada hasil dari program yang akan dijalankan itu.
"Tapi kita perlu lihat gitu ya, apakah memang ini sudah ada fondasi yang jelas, program-programnya, kewenangan yang sudah jelas atau seperti apa gitu ya. Kalau untuk langsung ekspektasi kepada hasil saya rasa belum. Karena akan lebih banyak berputat pada isu administrasi," pungkasnya. (P-5)
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Selain faktor suku bunga, Deni menilai bahwa kondisi neraca pembayaran pemerintah juga turut memberikan tekanan.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
IHSG yang terus menguat dan bahkan diproyeksikan menembus level 10.000 tahun ini dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan fundamental perekonomian.
SURVEI Indekstat mengungkapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan angka yang tinggi.
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melepas keberangkatan Presiden Prabowo Subianto ke Washington D. C., Amerika Serikat, di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma.
KOMUNITAS Pecinan Semarang kembali menghidupkan tradisi Pasar Imlek Semawis 2026 sebagai ruang perayaan budaya yang inklusif sekaligus penggerak ekonomi rakyat.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti lemahnya kemampuan negara mengembalikan aset hasil korupsi, meski kerugian negara terus membengkak hingga ratusan triliun rupiah.
WAKIL Presiden, Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada pemidanaan semata.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved