Pengamat Minta KPK Umumkan Status Eddy Hiariej

Wamenkum Akui Penyusunan KUHP Penuh Dilema dan Tarik Ulur Aspirasi Kepentingan

Eddy juga menekankan bahwa pemerintah berada pada situasi dilematis dengan perbedaan pandangan yang diametral.

Wamenkum Tegaskan Penyadapan Kasus Pidana Umum Harus Tunggu UU Khusus

Aparat penegak hukum kini tidak boleh melakukan penyadapan secara sembarangan untuk kasus tindak pidana umum. 

Wamenkum Ungkap Alasan Upaya Paksa dalam KUHAP Baru Tanpa Izin Pengadilan

Efektivitas waktu menjadi pertimbangan utama di balik kebijakan penangkapan tanpa izin tersebut.

Kini, Masyarakat Bisa Praperadilkan Laporan yang Diabaikan Polisi

Jika selama ini praperadilan identik dengan pengujian sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, kini ruang lingkupnya menjangkau efektivitas penanganan laporan masyarakat.

KUHAP Baru Izinkan Penangkapan tanpa Izin Pengadilan, Ini Penjelasan Wamenkum

Pemerintah menjelaskan alasan mengapa UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengatur kewenangan penegak hukum melakukan penangkapan tanpa izin pengadilan.

Penjelasan Pasal 256 KUHP Soal Demo: Alasan Wajib Lapor dan Sanksi Pidana

Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.

Mahfud MD: Komisi Reformasi Polri bukan Lembaga Penyelesaian Kasus!

Komisi Percepatan Reformasi Polri masih dalam tahap menghimpun aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga jurnalis.

Laporan Setahun Mandek, Korban Dugaan Fitnah Minta Polres Jakbar Tuntaskan Kasus

Kepastian hukum ini penting supaya masyarakat percaya kepada kerja kepolisian.

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

Kasus demi kasus menimpa para pejabat publik, dari tingkat pusat hingga daerah. Bahkan mereka yang dikenal berintegritas dan punya niat baik pun bisa terjerat perkara hukum.

5 Kasus Hukum Panas yang Ditangani Hotma Sitompul

Hotma Sitompul adalah salah satu pengacara terkenal di Indonesia yang sering menjadi sorotan media, terutama karena keterlibatannya dalam berbagai kasus hukum besar.

Kejagung Bantah Kerugian Negara Kasus Antam Rp5,9 Kuadriliun

Korps Adhyaksa pun kembali memastikan bahwa klaim tersebut juga tidak benar.

WALHI Sebut Kasus Ruang Laut Lebih dari 196 Kasus

Deputi Eksternal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Mukri Fitriyani menilai bahwa kasus ruang laut, serupa dengan pemagaran laut di Indonesia lebih dari 196 kasus.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia