Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak menggantungkan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Lembaga antirasuah didorong memberikan pengumuman atas kelanjutan perkara itu.
“KPK harus berani secara tegas mengumumkan ke publik apabila memang Eddy OS Hierej terlibat atau tidak terlibat dalam sprindik dan sprinlidik yang sedang berjalan di KPK,” kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha melalui keterangan tertulis, Jumat (25/10).
Pengumuman dari KPK dinilai penting. Praswad tidak mau penanganan perkara menjadi sandera politik bagi Eddy selama menjabat. “Jangan sampai berbagai proses penegakan hukum menggantung mengikuti langkah politik,” ujar Praswad.
KPK juga diminta tidak menyetop kasus Eddy hanya karena sudah menjabat. Namun, jika dinyatakan tidak terlibat, Lembaga antirasuah diminta memberikan penjelasan.
“Jika memang Eddy OS tidak bersalah, sampaikan secara tegas. Jika memang Eddy OS masih tersangkut perkara, maka segera keluarkan sprindik atau sprinlidik-nya,” ucap Praswad.
Status tersangka untuk Eddy maupun penyuapnya Helmut Hermawan hilang setelah memenangkan praperadilan. KPK segera menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) Eddy dan Helmut. (J-2)
ICW mempertanyakan tindak lanjut kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi yang menyeret mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy.
KPK menyebut ada gugatan perdana dan pidana yang bergesekan dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak membantah pihaknya membela atau melindungi mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy.
KPK tidak mau sembarangan menetapkan eks Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy sebagai tersangka lagi dalam kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi.
KPK mengungkapkan belum ada perkembangan terbaru dari kasus mantan wamenkumham Eddy Hiariej.
Hotma Sitompul adalah salah satu pengacara terkenal di Indonesia yang sering menjadi sorotan media, terutama karena keterlibatannya dalam berbagai kasus hukum besar.
Korps Adhyaksa pun kembali memastikan bahwa klaim tersebut juga tidak benar.
Deputi Eksternal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Mukri Fitriyani menilai bahwa kasus ruang laut, serupa dengan pemagaran laut di Indonesia lebih dari 196 kasus.
Menurut Listyo, jumlah tersebut meningkat sebesar 1.007 perkara atau 39,97% bila dibanding 2023 sebesar 2.519 perkara.
Sunarto mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima 38 laporan dari KY yang mengusulkan pemberian sanksi atau hukuman disiplin 63 hakim mendapatkan hukuman disiplin.
Kasus virus Hand, Foot, and Mouth Disease (HFMD) kembali meningkat di Indonesia. Virus ini dapat menyebar dengan cepat dan berisiko tinggi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved