WALHI Sebut Kasus Ruang Laut Lebih dari 196 Kasus

MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyebut bahwa terdapat 196 kasus ruang laut yang telah ditangani oleh KKP. Kasus ruang laut itu serupa dengan pemagaran laut seperti yang terjadi di perairan Tangerang, Banten.

Menanggapi hal itu, Deputi Eksternal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Mukri Fitriyani menilai bahwa kasus ruang laut, serupa dengan pemagaran laut di Indonesia lebih dari 196 kasus.

"Kasus ruang laut itu ya banyak, termasuk yang pemagaran laut itu juga banyak," kata Mukri saat ditemui di Kantor MUI, Jakarta, Jumat (24/1).

Baca juga : Menteri KKP Sebut Sanksi Administratif Pelanggaran Pagar Laut Bisa Dibawa ke Pidana Umum

Kendati begitu, Mukri belum bisa menyebutkan angka pasti dari kasus ruang laut tersebut. Saat ini, pihaknya masih membuat kompilasi dari berbagai aduan dari masyarakat terkait kasus-kasus ruang laut.

"Kami belum menghitung totalnya (kasus ruang laut), kita lagi mengkompilasi karena baru kami input dari 29 kantor laut daerah jadi belum terkumpul semua. Nanti kita akan launching," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa pihaknya sudah menangani 196 kasus ruang laut, serupa dengan pemagaran laut seperti yang terjadi di perairan Tangerang, Banten.

Baca juga : Soal Pagar Laut, TNI AL Tegaskan akan Mengawal Kepentingan Negara

"Perlu diketahui sudah 196 kasus sebenarnya, tapi kan selama ini tidak terekspos oleh media," kata Trenggono usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (23/1).

Trenggono menyebutkan bahwa selain di Tangerang Banten, yang saat ini menjadi perhatian publik, masalah serupa juga sebelumnya sudah ditangani oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Batam, Sidoarjo, Surabaya, termasuk di Bekasi.

Terbaru, KKP mengirimkan tim untuk melakukan pengecekan terkait adanya dugaan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas perairan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. (Fik/I-2)