Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PENTOLAN Dewa 19 sekaligus politikus Gerindra Ahmad Dhani akan reuni dengan eks vokalisnya yang merupakan politikus PDIP Once Mekel di DPR. Keduanya tergabung dalam dalam Komisi X DPR RI.
Hal itu setelah penetapan struktur alat kelengkapan dewan (AKD) periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna Ke-V masa persidangan I tahun 2024-2025, Selasa (22/10).
Diketahui, Ahmad Dhani dan Once sebelumnya tergabung dalam grup musik Dewa 19. Pada 2011, Once memutuskan keluar dan berkarier sebagai penyanyi solo.
Setelah hengkang, Once sempat beberapa kali terlibat dalam konser-konser Dewa 19 hingga 2023 lalu. Namun, kedua musisi itu sempat berselisih atau berpeda pandangan soal royalti lagu-lagu Dewa 19.
Adapun, Komisi X memiliki ruang lingkup pendidikan, olah raga, dan riset. Komisi ini memiliki mitra kerja sebagai berikut:
1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
3. Kementerian Kebudayaan
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
7. Badan Pusat Statistik
(P-5)
Pada Sabtu malam, 12 April di The Ballroom Djakarta Theatre, akan menjadi etalase bagi para musisi berdarah Minahasa, seperti Once Mekel hingga Vina Panduwinata.
ANGOTA DPR RI dari Fraksi PDIP Once Mekel mengaku tak masalah jika harus bertugas dalam komisi yang sama dengan mantan rekannya di Dewa 19 Ahmad Dhani dari fraksi Gerindra.
Once dikonfirmasi apakah siap ditempatkan di Komisi X yang lingkup tugasnya pendidikan, olahraga, dan sejarah. Dia menunggu arahan dari fraksi PDIP.
Alffy kembali menggaet penyanyi muda Indonesia, Novia Bachmid bersama penyanyi senior Once Mekel dan budayawan Sujiwo Tejo
Terdapat 22 caleg artis yang mencalonkan diri untuk DPR RI berhasil mendapatkan kursi di Senayan.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved