Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
DIREKTUR Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengomentari soal sikap PDIP di pemerintahan Prabowo-Gibran. PDIP dinilai ingin berada di luar pemerintahan, namun keinginan tersebut terbentur oleh sikap Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR Puan Maharani.
Dedi menilai pernyataan Puan yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran membuat PDIP sulit menentukan sikap. Saat ini, PDIP tidak memiliki perwakilan di Kabinet Merah Putih bentukan Presiden Prabowo. Namun, di sisi lain, Puan menyatakan mendukung pemerintah Prabowo-Gibran.
"Sulit dalam situasi saat ini. Satu sisi PDIP ingin tegas berseberang, banyak statemen tunjukkan itu semisal Hasto, Bambang Wiryanto, dan elit lainnya. Tetapi, setiap kritik elit PDIP mengemuka, Puan senantiasa menganulir dan membela pemerintah. PDIP sepertinya sedang melawan Puan dalam keputusan politik mereka," kata Dedi kepada Media Indonesia, Selasa (22/7).
Dedi menilai dukungan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinyatakan Puan lebih kepada posisinya sebagai Ketua DPR. Ia mengatakan sejauh ini PDIP juga masih menimbang dukungan kepada pemerintah.
"Mendukung pemerintah itu lebih pada pernyataan Puan secara personal, karena ia diposisikan sebagai ketua DPR, secara umum dari sulitnya pertemuan Prabowo-Megawati menunjukkan jika PDIP belum sepenuhnya mendukung, andai mendukung belum tentu loyal pada Wapres Gibran Rakabuming," katanya. (P-5)
Lebih dari Sejuta Sarjana Menganggur, Ketua DPR Puan Maharani Sistem Pendidikan dan Industri Belum Terkoneksi
Pernyataan Puan Maharani soal putusan MK terkait pemisahan pemilu sangat objektif.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan secara terbuka
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menjelaskan penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak aparat berwenang untuk menyelidiki tuntas kasus beras oplosan. Karena praktik culas itu merugikan rakyat.
Jokowi menanggapi rencana Pemerintah yang memutuskan lokasi peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 digelar di Jakarta bukan di IKN
Transformasi total di tubuh Garuda harus serius dilakukan.
Presiden Prabowo Subianto menunjukan komitmen dan dukungan tanpa henti terhadap kemajuan sepak bola nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan akan meluncurkan secara resmi tema dan logo peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia pada Jumat (18/7)
MENTERI Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo Subianto belum mengetahui soal penetapan Hari Kebudayaan Nasional pada 17 Oktober
PRESIDEN Prabowo Subianto dinilai tak ingin masuk dalam jebakan pendahulunya, Joko Widodo, soal megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Perayaan HUT ke-80 RI akan berlangsung di Jakarta
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved