Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MAHASISWA menolak gelar pahlawan nasional diberikan kepada Presiden ke-2 RI Soeharto. Penolakan ini dinyatakan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa Universitas Pamulang (FAM Unpam) dan Antifasis Tangerang.
Mereka menolak Soeharto dijadikan pahlawan nasional, dengan cara menggelar aksi unjuk rasa di Bunderan Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. "Kami dengan tegas menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto," ujar perwakilan FAM Unpam, Job Silitonga, Kamis (10/10).
Mereka beralasan, Soeharto memiliki banyak persoalan saat memimpin bangsa. Sehingga, ia dinilai tak pantas menjadi pahlawan nasional.
Baca juga : Usulan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Tuai Kritik
"Ada berbagai tragedi pelanggaran HAM di era Orde Baru. Penghilangan paksa, pembunuhan aktivis, demokrasi dibungkam. Maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Hingga puncaknya krisis moneter akibat kebijakan yang diambil Soeharto," tuturnya.
"Atas dasar itu kami berkesimpulan bahwa Soeharto sangat tidak layak mendapatkan gelar pahlawan nasional," imbuh Job.
Dalam aksi protes damai ini, massa sempat membentangkan spanduk bertuliskan "Tolak Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto". Sementara di lokasi yang berbeda, sejumlah pegiat HAM yang menggelar Aksi Kamisan ke-835 di depan Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (10/10 ), juga menuntut hal yang sama. Mereka meminta pemerintah untuk mengusut tuntas pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia, serta menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Diketahui, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto diusulkan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) semasa diketuai Bambang Soesatyo (Bamsoet). Usulan itu disampaikan seiring penyerahan dokumen penghapusan nama Presiden ke-2 RI Soeharto dalam Ketetapan MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), oleh MPR. MPR memandang, upaya yang diusulkan oleh Fraksi Partai Golkar MPR RI tersebut memberikan kepastian hukum terhadap Soeharto. (Ykb/I-2)
Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggeruduk rapat kerja (raker) Komisi X DPR yang dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Alasannya, mereka menolak proyek penulisan ulang sejarah
Cucu Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno itu menegaskan sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Marsinah diculik dan tewas secara misterius pada 1993, setelah aktif memimpin aksi mogok kerja memperjuangkan hak-hak buruh.
Adanya usulan yang ingin menjadikan Soeharto sebagai calon pahlawan nasional telah mencederai amanat dari reformasi.
UPAYA pemberian gelar pahlawan nasional bagi Presiden kedua Soeharto dinilai tidak relevan dan bermasalah.
Haedar menyebut sejarah bangsa Indonesia kerap diwarnai tarik ulur dalam pemberian gelar pahlawan karena belum tercapainya titik temu dalam memandang tokoh secara utuh.
Dengan pengawasan yang tepat, AI bukanlah ancaman, melainkan peluang besar yang dapat mempermudah kehidupan manusia.
Generasi muda percaya bahwa akuntan akan digantikan oleh mesin. Padahal, masih banyak potensi area pengembangan dan justru semakin dibutuhkan.
Proyek teater ini dipimpin oleh Dhiva Nanda Gusti Ayu Chalista sebagai Production Manager.
Letak geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari 96 persen lautan menjadi modal besar dalam membangun industri berbasis kemaritiman.
UNIVERSITAS Samudra (Unsam) Langsa, terus berbenah menghadapi perkembangan zaman dan teknologi terkini.
Pementasan ini merupakan bagian dari ujian akhir mata kuliah Introduction to Performing Arts Communication dan sepenuhnya diproduksi oleh mahasiswa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved