Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali berkunjung ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pada Jumat, 11 Oktober 2024. Presiden dijadwalkan akan meresmikan Istana Negara.
"Kayaknya ada beberapa peresmian dan groundbreaking ya. Termasuk istana negara," ujar Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari ini.
Selain itu, Ari mengaku optimis pembangunan IKN terus berlanjut meski Presiden Jokowi tak lagi menjabat. Sebab, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memastikan melanjutkan legasi Jokowi itu.
Baca juga : 40 Hari Berkantor di IKN, Jokowi Dinilai Memaksakan Bangun Citra Baik Ibu Kota Baru
"Tetap berlanjut dan itu sudah ditegaskan berulang kali bersama oleh Pak Presiden terpilih di KN sendiri dan beliau menyampaikan itu berulang kali, sangat tegas bahwa ini akan dilanjutkan," jelasnya.
Lebih lanjut, Ari menjelaskan pembangunan IKN merupakan proyek jangan panjang. Sebab, pemerintah turut membangun ekosistem di sekitar.
"Jadi tentu proses pembangunan ekosistem itu sedang berjalan dan kita tahu sekarang pemerintah sedang menjalankan itu dengan tepat waktu supaya ini bisa berjalan dengan baik, tepat waktu," tandasnya.(Bob/P-2)
Penetapan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 merupakan strategi komunikasi politik Prabowo semata, bukan kepastian teknis dalam mewujudkan komitmen membangunnya.
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal usulan moratorium atau penundaan sementara pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Riant menilai, sejak awal keputusan pembangunan IKN di Kalimantan Timur memang dianggap sepihak oleh pemerintah.
Seremoni peresmian Istana Negara IKN dilakukan Presiden Jokowi dengan menandatangani prasasti dan penekanan tombol sirine.
Sejatinya, kata Feri, Presiden Prabowo bisa menentukan untuk memilih mengeluarkan Keppres Pemindahan IKN atau tidak.
Menurut Asep, sistem pertahanan IKN harus harus jadi salah satu prioritas lantaran kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia di masa depan.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Penyelesaian rantai korupsi kepala daerah tidak bisa melalui kebijakan tunggal.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved