Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali berkunjung ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pada Jumat, 11 Oktober 2024. Presiden dijadwalkan akan meresmikan Istana Negara.
"Kayaknya ada beberapa peresmian dan groundbreaking ya. Termasuk istana negara," ujar Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari ini.
Selain itu, Ari mengaku optimis pembangunan IKN terus berlanjut meski Presiden Jokowi tak lagi menjabat. Sebab, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memastikan melanjutkan legasi Jokowi itu.
Baca juga : 40 Hari Berkantor di IKN, Jokowi Dinilai Memaksakan Bangun Citra Baik Ibu Kota Baru
"Tetap berlanjut dan itu sudah ditegaskan berulang kali bersama oleh Pak Presiden terpilih di KN sendiri dan beliau menyampaikan itu berulang kali, sangat tegas bahwa ini akan dilanjutkan," jelasnya.
Lebih lanjut, Ari menjelaskan pembangunan IKN merupakan proyek jangan panjang. Sebab, pemerintah turut membangun ekosistem di sekitar.
"Jadi tentu proses pembangunan ekosistem itu sedang berjalan dan kita tahu sekarang pemerintah sedang menjalankan itu dengan tepat waktu supaya ini bisa berjalan dengan baik, tepat waktu," tandasnya.(Bob/P-2)
Penetapan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 merupakan strategi komunikasi politik Prabowo semata, bukan kepastian teknis dalam mewujudkan komitmen membangunnya.
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal usulan moratorium atau penundaan sementara pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Riant menilai, sejak awal keputusan pembangunan IKN di Kalimantan Timur memang dianggap sepihak oleh pemerintah.
Seremoni peresmian Istana Negara IKN dilakukan Presiden Jokowi dengan menandatangani prasasti dan penekanan tombol sirine.
Sejatinya, kata Feri, Presiden Prabowo bisa menentukan untuk memilih mengeluarkan Keppres Pemindahan IKN atau tidak.
Menurut Asep, sistem pertahanan IKN harus harus jadi salah satu prioritas lantaran kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia di masa depan.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
WACANA mengembalikan pilkada melalui DPRD kembali menuai kritik karena dinilai menyesatkan dan tidak menyentuh akar persoalan mahalnya biaya Pilkada yang tinggi.
KETUA DPP PKB Daniel Johan, menilai usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung lewat DPRD menjadikan demokrasi lebih efektif dan menekan biaya politik.
Anggota DPRD yang memiliki hak suara, maka sasaran transaksi politik akan beralih ke ruang-ruang tertutup di parlemen.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved