Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal usulan moratorium atau penundaan sementara pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dia mengatakan bahwa sejatinya sudah ada rencana dan tahapan untuk pembangunan IKN.
"Setahu saya nggak ada moratorium ya. Gini, membangun IKN itu kan sudah ada perencanaannya, tahapannya sudah ada. Itu aja yang dijalankan," kata Bahlil di Hotel Sultan, Jakarta, hari ini.
Dia mengatakan bahwa pembangunan suatu kota memang tidak cepat. Pasalnya, ada proses dan perencanaan yang panjang.
"Yang namanya membangun suatu kota negara itu kan tidak secepat dan tidak waktu yang 5 tahun. Perencanaan itu aja yang dijalankan ya," ujar Menteri ESDM itu.
Sebelumnya, Partai NasDem mendesak Keputusan Presiden (Keppres) terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, segera diterbitkan. Hal itu merupakan salah satu opsi strategis yang disampaikan Partai NasDem, untuk ditindaklanjuti pemerintah pusat.
NasDem juga mendesak agar IKN segera difungsikan bertahap. Salah satunya dengan menempatkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN.
Dengan berkantornya wapres di IKN, pembangunan Indonesia timur, termasuk Papua, dapat dikelola lebih dekat. Bahkan, mempercepat pemerataan pembangunan.
Jika IKN Belum Ditetapkan sebagai ibu kota negara, Partai NasDem mendesak moratorium sementara. Sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional.
Menurut NasDem, langkah ini akan menghentikan ketidakpastian status IKN. Sekaligus memastikan infrastruktur yang sudah terbangun tidak mangkrak.(P-1)
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Komisi II DPR RI akan menggelar rapat bersama OIKN selepas masa reses DPR RI yang dimulai pada 25 Juli hingga 15 Agustus 2025.
PEMERINTAH menyatakan anggaran IKN Nusantara diblokir, buntut dari kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan sesuai rencana meskipun anggaran dari pemerintah pusat untuk sementara diblokir.
MENTERI Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap seluruh anggaran Ibu Kota Negara (IKN Nusantara) diblokir. Sehingga, progres realisasinya untuk 2025 belum dapat disampaikan.
Riant menilai, sejak awal keputusan pembangunan IKN di Kalimantan Timur memang dianggap sepihak oleh pemerintah.
Seremoni peresmian Istana Negara IKN dilakukan Presiden Jokowi dengan menandatangani prasasti dan penekanan tombol sirine.
Sejatinya, kata Feri, Presiden Prabowo bisa menentukan untuk memilih mengeluarkan Keppres Pemindahan IKN atau tidak.
Menurut Asep, sistem pertahanan IKN harus harus jadi salah satu prioritas lantaran kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia di masa depan.
Ari mengaku optimis pembangunan IKN terus berlanjut meski Presiden Jokowi tak lagi menjabat. Sebab, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memastikan melanjutkan legasi Jokowi itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved