Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari menyebut sosok yang paling berhak untuk menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara ialah Presiden Joko Widodo.
“Tentu yang paling berhak menandatangani Keppres adalah Jokowi, ia yang punya rencana soal ini dan memaksakan pelbagai hal untuk proses perpindahan Ibu Kota Negara baru terjadi,” terang Feri kepada Media Indonesia, Kamis (10/10).
“Tapi tentu secara Undang-Undang, karena yang berhak mengeluarkan Keppres adalah presiden, begitu presiden baru dilantik, maka kekuasaan itu beralih pada presiden Prabowo,” tambahnya.
Baca juga : Jelang Lengser, Presiden akan Kunker Ke IKN Resmikan Istana Negara
Sejatinya, kata Feri, Presiden Prabowo bisa menentukan untuk memilih mengeluarkan Keppres Pemindahan IKN atau tidak.
Namun, itu sepanjang publik memahami agar Prabowo betul-betul mematangkan rencana perpindahan tersebut.
“Pindah atau tidak pindah itukan butuh kematangan secara berpikir dan mudah-mudahan presiden akan hati-hati untuk itu,” tandasnya. (Ykb/P-2)
KOORDINATOR Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) cuci tangan dengan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
PARTAI Gerindra mengakui Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan Ibu Kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan diteken oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.
Politisi Partai Golkar yang juga Anggota DPR RI Terpilih 2024-2029, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, secara de facto, Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini sudah bisa digunakan sebagai ibu kota baru.
Jokowi memastikan surat Keppres soal pemindahan IKN tak diteken olehnya. Surat itu akan diteken Prabowo.
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal usulan moratorium atau penundaan sementara pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Riant menilai, sejak awal keputusan pembangunan IKN di Kalimantan Timur memang dianggap sepihak oleh pemerintah.
Seremoni peresmian Istana Negara IKN dilakukan Presiden Jokowi dengan menandatangani prasasti dan penekanan tombol sirine.
Menurut Asep, sistem pertahanan IKN harus harus jadi salah satu prioritas lantaran kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia di masa depan.
Ari mengaku optimis pembangunan IKN terus berlanjut meski Presiden Jokowi tak lagi menjabat. Sebab, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memastikan melanjutkan legasi Jokowi itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved