Gerindra: Keppres IKN Segera Diteken Prabowo

Jalankan Amanat Menjaga Ketertiban Dunia

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan Indonesia berperan serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pengampunan Presiden Momentum Rekatkan Persatuan

Amnesti-abolisi mempertimbangkan kepentingan publik serta stabilitas politik. Presiden bisa memberi amnesti tanpa ada permohonan dari terpidana.

Ironi, Kakek Renta Didakwa Gelapkan Pajak di Tengah Gelombang Pemberian Amnesti-Abolisi, termasuk Terpidana Korupsi

MA diminta membebaskan Ngarijan Salim dan mengembalikannya kepada keluarga. Mereka juga meminta Presiden Prabowo melakukan intervensi atas nama kemanusiaan.

Prabowo Bakal Bacakan Dua Pidato, Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Besok

PRESIDEN Prabowo Subianto bakal menyampaikan dua pidato yakni pidato kenegaraan HUT ke-80 Republik Indonesia di Gedung MPR/DPR,  dan nota keuangan, Jumat (15/8) 

Prabowo Diminta Tunjukan Keberpihakan pada Buruh dalam Pidato Nota Keuangan

Presiden Prabowo Subianto diharapkan berpihak pada pekerja dan buruh yang dituangkan dalam pidato Nota Keuangan Presiden RI pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Prabowo belum Puas pada Penyederhanaan Birokrasi

PRESIDEN Prabowo Subianto disebut masih belum puas terhadap penyederhanaan birokrasi pemerintah. Kepala Negara menilai proses birokrasi saat ini masih cukup berbelit dan perlu diperbaiki. 

Tom Lembong Ungkit Kebijakan Impor Gula telah Disetujui Jokowi dan Lintas Kementerian

Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.

Sinyal Jokowi Gabung PSI, Golkar Sebut Punya Kalkulasi Politik Sebelum Menentukan

SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.

Gaya Diplomasi Personal Prabowo Dapat Perkuat Indonesia di Tingkat Global

PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Tim Hukum PDIP Sebut Hasto Ditarget Harus Masuk Penjara

TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara

Hasto Harus Buka Video Skandal Elite Politik Agar Tak Ada Politik Sandera

Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.

PDIP Sebut KPK Harusnya Fokus Cari Harun Masiku, bukan Tersangkakan Hasto

KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.

Kesejahteraan Rakyat setelah 80 Tahun Merdeka

Renungan Hari Kemerdekaan: Perlunya Reorientasi Pembangunan Ekonomi

Safari Diplomatik Prabowo: Hasilnya Apa?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia