Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI menggelar rapat koordinasi membahas konsep pertahanan yang diterapkan TNI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.
"Kita membahas mengenai konsep pertahanan militer matra darat, laut dan udara serta konsep pengoperasian sistem komando dan kendali pertahanan militer dalam rangka pertahanan Ibu Kota Nusantara," kata Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam Brigjen Pol Asep Jenal Ahmadi saat membuka rapat di Kemenko Polhukam seperti dilansir siaran pers resmi, hari ini.
Asep mengatakan pembahasan itu selaras dengan amanah Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto untuk menyusun sistem pertahanan dan keamanan di IKN sebagai konsep terpadu Smart Defence System dan Smart Security System.
Baca juga : Istana Garuda Direncanakan Terbuka untuk Kunjungan Publik
Menurut Asep, sistem pertahanan IKN harus harus jadi salah satu prioritas lantaran kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia di masa depan.
Dengan sistem pengamanan yang matang dan efektif, Asep yakin pusat pemerintahan Indonesia itu bisa terhindar dari serangan fisik atau siber dari negara lain. Asep melanjutkan untuk menyusun sistem pertahanan yang matang, pihaknya perlu bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait.
Hal tersebut harus dilakukan agar seluruh kementerian dan lembaga tidak tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan memiliki peran yang jelas dalam memperkuat IKN.
Di saat yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Mayjen TNI Rudy Syamsir juga menyampaikan hal yang sama dalam rapat koordinasi hari ini.
"Mari kita satukan langkah dan komitmen kita untuk menciptakan ibu kota yang aman, berdaya saing, dan menjadi contoh bagi pembangunan di seluruh negeri,” kata dia dalam rapat.(Ant/P-2)
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal usulan moratorium atau penundaan sementara pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Komisi II DPR RI akan menggelar rapat bersama OIKN selepas masa reses DPR RI yang dimulai pada 25 Juli hingga 15 Agustus 2025.
PEMERINTAH menyatakan anggaran IKN Nusantara diblokir, buntut dari kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan sesuai rencana meskipun anggaran dari pemerintah pusat untuk sementara diblokir.
MENTERI Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap seluruh anggaran Ibu Kota Negara (IKN Nusantara) diblokir. Sehingga, progres realisasinya untuk 2025 belum dapat disampaikan.
Riant menilai, sejak awal keputusan pembangunan IKN di Kalimantan Timur memang dianggap sepihak oleh pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
Cak Imin sempat heran baru mengetahui informasi tersebut. Ketua Umum PKB itu mengatakan praktik prostitusi itu masalah gawat.
Pemerintah akan melakukan grounbreaking terhadap sejumlah infrasktur di IKN. Mulia dari hotel, perkantoran, hingga restoran.
KAPASITAS sumber daya manusia (SDM) lokal perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
JABATAN Kepala OIKN Nusantara nantinya dipimpin sosok Basuki Hadimuljono. Kendati demikian, pembangunan itu IKN Nusantara diyakini masih akan dihiasi sejumlah masalah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved