Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
Juru Bicara (Jubir) OIKN Troy Pantouw menilai Istana Negara Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki potensi seperti White House atau Gedung Putih Istana Presiden Amerika Serikat (AS) di Washington DC, yakni istana tersebut ramah untuk umum/publik atau bisa dikunjungi oleh masyarakat.
"Saat ini kami baru membuka akses kunjungan hanya sampai di Plaza Seremoni, tapi tidak menutup kemungkinan bakal terbuka seperti White House," kata Jubir OIKN Troy saat ditemui di Kota Nusantara, hari ini.
Saat pertama kali Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara dibuka untuk umum pada Senin (16/9), jumlah pendaftar melalui aplikasi begitu tinggi, padahal satu hari hanya dibatasi sebanyak 300 orang.
Baca juga : Inilah Alasan Jokowi akan Berkantor di IKN Hingga Lengser
Namun demikian, masyarakat yang ingin mengunjungi dua lokasi tersebut tidak perlu kecewa, karena masih ada kesempatan kunjungan di hari berikutnya, yakni harus daftar lagi melalui aplikasi IKNOW karena kesempatan ini dibuka setiap hari.
Troy juga menyampaikan, dari OIKN dan pemangku kepentingan lainnya juga sudah memikirkan paket tur langsung ke Istana Negara, terlebih saat ini OIKN sudah membuka akses untuk warga melihat secara langsung karya anak bangsa tersebut.
Kendati demikian, menurut Troy untuk merealisasikan itu tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, masih diperlukan kajian lagi agar semua aman dan lancar.
Baca juga : Masyarakat Umum Diperbolehkan Berkunjung ke Area IKN, Begini Caranya
"Masyarakat bisa ke IKN ini merupakan hal yang masih sangat baru, sedangkan mereka saja (pihak Whita House) butuh berapa periode, baru dibuka untuk masyarakat umum," ujar Troy.
Saat ini, ujar Troy lagi, pihaknya masih membuka lokasi Ibu Kota masa depan Indonesia ini untuk umum dengan berbagai keterbatasan karena secara umum IKN masih dalam tahap pembangunan.
Kondisi ini tentu berdampak dengan terbatasnya jumlah pengunjung yang bisa langsung menjelajah Kota Nusantara, tepatnya untuk sementara hanya di Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa.
Baca juga : Jokowi Bertolak ke IKN untuk Ngantor dan Kumpulkan Pimpinan TNI-Polri
"Untuk kunjungan publik pun hanya 300 orang, kami mempertimbangkan berbagai hal, salah satunya proses pembangunan yang terus berjalan agar tidak terganggu, kami juga terus melakukan evaluasi," ujarnya.
Dia mengemukakan bahwa saat ini IKN masih berfokus pada pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), yakni merujuk pada konsep perencanaan awal pembangunan, setelah itu baru dikembangkan ke hal lain, termasuk aspek keamanan bila ke istana negara.
Dalam waktu dekat kata dia, agar IKN benar-benar bisa menjadi magnet wisatawan, maka hal yang akan dikembangkan adalah destinasi wisata pendukung di luar KIPP.
"Tentu saja hal ini akan kami upayakan secepatnya, saat ini untuk lokasinya sedang dikembangkan, kita ikuti prosesnya dulu. Jika semua siap, langsung bergerak," katanya. (Ant/P-2)
Kunjungan Banggar DPR RI ke IKN menegaskan komitmen politik dan pendanaan, dengan progres pembangunan legislatif–yudikatif serta investasi mencapai ratusan triliun.
Penetapan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 merupakan strategi komunikasi politik Prabowo semata, bukan kepastian teknis dalam mewujudkan komitmen membangunnya.
Dalam rangkaian El John Pageants Festival, para finalis mengikuti berbagai agenda karantina dan ditempatkan di Rusun ASN yang seluruh furniturnya dicat menggunakan Propan PU Hygiene.
IKN dapat menjalankan fungsinya sebagai ibu kota politik jika infrastruktur dan seluruh sarana pendukung untuk tiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah rampung.
Riant menilai, sejak awal keputusan pembangunan IKN di Kalimantan Timur memang dianggap sepihak oleh pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
Penetapan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 merupakan strategi komunikasi politik Prabowo semata, bukan kepastian teknis dalam mewujudkan komitmen membangunnya.
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal usulan moratorium atau penundaan sementara pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Riant menilai, sejak awal keputusan pembangunan IKN di Kalimantan Timur memang dianggap sepihak oleh pemerintah.
Seremoni peresmian Istana Negara IKN dilakukan Presiden Jokowi dengan menandatangani prasasti dan penekanan tombol sirine.
Sejatinya, kata Feri, Presiden Prabowo bisa menentukan untuk memilih mengeluarkan Keppres Pemindahan IKN atau tidak.
Menurut Asep, sistem pertahanan IKN harus harus jadi salah satu prioritas lantaran kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia di masa depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved