Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKIL Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan bahwa Badan Aspirasi yang rencananya dibentuk sebagai salah satu alat kelengkapan dewan di DPR akan memfasilitasi harapan rakyat terkait fungsi dan kewenangan dewan, selain menangani pengaduan masyarakat.
Dia menjelaskan fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu meliputi sektor legislasi, penganggaran, pengawasan terhadap undang-undang dan program pemerintah, serta diplomasi parlemen.
"Akan ada beberapa fungsi dari Badan Aspirasi, misalkan, ada rakyat enggak setuju dengan undang-undang, ada keluhan. Kami harus tampung, terima. Itu nanti menjadi bahan untuk nanti perbaikan revisi undang-undang yang dimaksud," kata Cucun dikutip Antara, Rabu (9/10).
Baca juga : Kritik Tiktoker Bima Lahir dari Cinta Daerah, Pemda Harus Lebih Bijak
Dia mengatakan Badan Aspirasi nantinya akan menjadi pihak yang memfasilitasi atau menerima perwakilan masyarakat yang berdemo di depan DPR RI sebab penanganan demo dari internal DPR selama ini masih kurang terstruktur atau tidak adanya pihak khusus yang menerima perwakilan demonstran.
Cucun mencontohkan demo buruh yang selalu disuarakan setiap tanggal 1 Mei oleh kelompok masyarakat.
"Buruh ingin menyampaikan aspirasi ya kami tampung atau soal pemerintahan desa, mereka ingin menyampaikan aspirasi, kami akan terima. Boleh karena ini gedung rakyat, rumah rakyat," ucapnya.
Baca juga : Profil Calon Dewas KPK: Dari eks Pentolan BNN hingga Mertua Kiky Saputri
Ia menambahkan suara rakyat tersebut sangat bermanfaat bagi DPR untuk dapat lebih memahami permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat.
"Jadi, justru kami DPR menerimanya, betul-betul ini bagian dari rumah rakyat. Jangan sampai seolah selama ini demo tidak diterima oleh DPR dan kalau demo ya jangan sampai diterima secara sporadis sehingga ada badan yang menangani khusus," katanya.
Sebelumnya, Cucun mengatakan bahwa lembaganya berencana membentuk Badan Aspirasi sebagai alat kelengkapan dewan yang akan menjadi wadah bagi DPR dalam menampung aspirasi rakyat.
Baca juga : Rachmat Gobel Ajukan 3 Solusi Atasi Deflasi
"DPR ini kan memang rumah rakyat, jadi Badan Aspirasi ini untuk menampung aspirasi rakyat. Suara rakyat harus didengar, kami akan ada satu badan yang menangani aspirasi rakyat nanti," kata Cucun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa Badan Aspirasi tersebut bukan hanya untuk memfasilitasi masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, melainkan juga menampung semua bentuk aspirasi masyarakat.
"Bukan hanya terkait demonstrasi. Misalkan, ada keluhan di bawah, seperti korban mafia tanah, korban pinjol (pinjaman online), korban judol (judi online), atau lainnya, termasuk korban ketidakadilan dari penegak hukum, rakyat bisa mengadu di badan tersebut," tuturnya. (Ant/P-5)
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Pentingnya posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi.
Ayep Zaki meresmikan Jalan Pemukiman RW 01 Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada konteks kepemiluan.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Cucun menekankan agar penyelenggara Pemilu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
WAKIL Ketua DPR RI, Cucun A. Syamsurijal mengungkapkan Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemain judi online terbanyak di Indonesia.
WAKIL Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung penuh kolaborasi media sosial Kesekjenan DPR RI dengan masyarakat digital.
Akibat kelalaian pihak sekolah banyak siswa kelas XII terancam tidak bisa ikut SNBP.
Cucun juga mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat dan berkesinambungan pada program ini. Sehingga, tidak ada oknum-oknum yang berusaha mencari keuntungan.
TIM Pengawas (Timwas) Haji 2025 DPR RI meminta Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama untuk bekerja lebih maksimal dalam melayani jemaah haji
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved