Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KETUA DPD RI Sultan Najamudin mengaku sengaja menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Selasa pagi (8/10). Pertemuannya dengan Sri disebut Sultan untuk memperjuangkan kesejahteraan hakim.
Baca juga : KY Bahas Kesejahteraan Hakim dengan Prabowo
Hal itu dikatakan Sultan usai menerima audiensi perwakilan Hakim yang akan melakukan cuti massal di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).
“Ya, tadi saya diskusi, pagi-pagi sengaja saya temuin Ibu Menkeu dalam sebuah acara, Beliau menyampaikan dari yang saya tangkap tadi, memang diplomatis ya. karena tidak ada rapat khusus, tapi Beliau sampaikan, kita sedang mencarikan formulanya,” ujar Sultan, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).
“Tapi Beliau sudah sangat tahu bahwa aspirasi itu begitu kencang dan kita akan dengarkan,” tambahnya.
Baca juga : Sri Mulyani: Deflasi Lima Bulan Beruntun Sesuai Harapan
Sultan berjanji akan menyampaikan langsung dalam waktu dekat kepada pemerintah terkait aspirasi hakim.
Diketahui, Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) meminta kenaikan gaji sebanyak 142%. Hal tersebut ia sampaikan saat audiensi dengan Mahkamah Agung, Senin (7/10).
Juru bicara SHI Fauzan Arrasyid mengatakan angka itu sudah mempertimbangkan perhitungan inflasi dan biaya tempat hakim bertugas. Menurutnya tuntutan itu wajar sebab hakim tidak mendapatkan kenaikan gaji selama 12 tahun.
Tuntutan hakim se-Indonesia adalah kenaikannya kami minta di angka 142 persen dari tunjangan jabatan yang ada di tahun 2012,” kata Fauzan.
Fauzan mengatakan jumlah hakim di Indonesia saat ini mencapai 7 ribu orang. Para hakim, ujarnya, bekerja bagi para pencari keadilan, tetapi mereka tidak sejahtera tanpa kenaikan gaji bertahun-tahun. (Ykb/M-4)
Sultan mengatakan, bantuan makanan dan selimut yang akan di-supply melalui udara tersebut akan memberikan harapan dan kehangatan bagi anak-anak di Gaza di musim dingin.
Ketua DPD RI Sultan Najamudin menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah wujud kehadiran negara bagi masyarakat. inisiatif tersebut sejalan dengan poin keempat Asta Cita Presiden Prabowo
Sultan mengapresiasi kebijakan bebas visa Belarus untuk warga negara Indonesia.
DPD RI masih menghadapi kesenjangan yang lebar baik dalam hal kapasitas SDM, infrastruktur, maupun regulasi digital.
Koperasi Merah Putih mampu mendorong transformasi dan menumbuhkan geliat ekonomi di daerah.
Sultan menjelaskan, DPD RI memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perda dan Ranperda, terutama yang berkaitan dengan tata ruang dan kewilayahan.
PEMERINTAH menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026.
ANGGARAN kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026 dialokasikan sebesar Rp244 triliun.
Koalisi Barisan Guru Indonesia (Kobar Guru Indonesia) mengkritisi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang kebijakan anggaran pendidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ekonomi syariah bisa menginfiltrasi program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya penambahan anggaran yang signifikan untuk Program Sekolah Rakyat pada tahun 2026.
Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang asing Australian Dollar (AUD) (Kangaroo Bond) sebesar AU$ 800 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved