Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebanyak 580 anggota DPR periode 2024-2025 dilantik pada Selasa, 1 Oktober 2024. Daftar kekayaan mereka sudah dipublikasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mengacu laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), anggota DPR terkaya yakni Rusdi Kirana dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan total kekayaan Rp2,6 triliun.
Dalam laporannya, dia mengaku memiliki sepuluh tanah dan bangunan senilai Rp289 miliar. Lokasinya ada di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Singapura, Malaysia, dan Jakarta Pusat.
Baca juga : Rachel Maryam Jadi Anggota DPR untuk Kali Keempat
Dia hanya mencatatkan kepemilikan satu mobil yakni Lexus keluaran 2020. Nilai kendaraan itu ditaksir Rp3 miliar.
Lalu, Rusdi mencatatkan kepemilikan surat berharga senilai Rp2,1 triliun. Terus, ada juga kas dan setara kas senilai Rp137,3 miliar.
Sementara itu, anggota DPR paling miskin yakni Trivoni Khairani dari Partai Golkar. Aset yang dia miliki hanya senilai Rp358,1 juta.
Dalam laporannya, Tri mengaku memiliki satu rumah di Labuhanbatu Utara senilai Rp60 juta. Lalu, kendaraan dia cuma Honda CRF senilai Rp37 juta.
Dia juga mencatatkan kepemilikan harta bergerak senilai Rp341,1 juta. Lalu, ada juga kas dan setara kas Rp20 juta. Tri juga mencatatkan uang Rp100 juta. (Can/P-2)
Kreativitas anak-anak muda di zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dahulu. Untuk itu, mereka membutuhkan ruang untuk berekspresi dan harus difasilitasi.
Para anggota terpilih DPR dan DPRD periode 2024-2029 harus dapat bekerja dengan profesional sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mampu menjalankan fungsi pengawasan.
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Pentingnya posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi.
Ayep Zaki meresmikan Jalan Pemukiman RW 01 Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada konteks kepemiluan.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved