Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Sebanyak 580 anggota DPR periode 2024-2025 dilantik pada Selasa, 1 Oktober 2024. Daftar kekayaan mereka sudah dipublikasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mengacu laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), anggota DPR terkaya yakni Rusdi Kirana dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan total kekayaan Rp2,6 triliun.
Dalam laporannya, dia mengaku memiliki sepuluh tanah dan bangunan senilai Rp289 miliar. Lokasinya ada di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Singapura, Malaysia, dan Jakarta Pusat.
Baca juga : Rachel Maryam Jadi Anggota DPR untuk Kali Keempat
Dia hanya mencatatkan kepemilikan satu mobil yakni Lexus keluaran 2020. Nilai kendaraan itu ditaksir Rp3 miliar.
Lalu, Rusdi mencatatkan kepemilikan surat berharga senilai Rp2,1 triliun. Terus, ada juga kas dan setara kas senilai Rp137,3 miliar.
Sementara itu, anggota DPR paling miskin yakni Trivoni Khairani dari Partai Golkar. Aset yang dia miliki hanya senilai Rp358,1 juta.
Dalam laporannya, Tri mengaku memiliki satu rumah di Labuhanbatu Utara senilai Rp60 juta. Lalu, kendaraan dia cuma Honda CRF senilai Rp37 juta.
Dia juga mencatatkan kepemilikan harta bergerak senilai Rp341,1 juta. Lalu, ada juga kas dan setara kas Rp20 juta. Tri juga mencatatkan uang Rp100 juta. (Can/P-2)
Kreativitas anak-anak muda di zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dahulu. Untuk itu, mereka membutuhkan ruang untuk berekspresi dan harus difasilitasi.
Para anggota terpilih DPR dan DPRD periode 2024-2029 harus dapat bekerja dengan profesional sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mampu menjalankan fungsi pengawasan.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved