Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Sebanyak 580 anggota DPR periode 2024-2025 dilantik pada Selasa, 1 Oktober 2024. Daftar kekayaan mereka sudah dipublikasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mengacu laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), anggota DPR terkaya yakni Rusdi Kirana dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan total kekayaan Rp2,6 triliun.
Dalam laporannya, dia mengaku memiliki sepuluh tanah dan bangunan senilai Rp289 miliar. Lokasinya ada di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Singapura, Malaysia, dan Jakarta Pusat.
Baca juga : Rachel Maryam Jadi Anggota DPR untuk Kali Keempat
Dia hanya mencatatkan kepemilikan satu mobil yakni Lexus keluaran 2020. Nilai kendaraan itu ditaksir Rp3 miliar.
Lalu, Rusdi mencatatkan kepemilikan surat berharga senilai Rp2,1 triliun. Terus, ada juga kas dan setara kas senilai Rp137,3 miliar.
Sementara itu, anggota DPR paling miskin yakni Trivoni Khairani dari Partai Golkar. Aset yang dia miliki hanya senilai Rp358,1 juta.
Dalam laporannya, Tri mengaku memiliki satu rumah di Labuhanbatu Utara senilai Rp60 juta. Lalu, kendaraan dia cuma Honda CRF senilai Rp37 juta.
Dia juga mencatatkan kepemilikan harta bergerak senilai Rp341,1 juta. Lalu, ada juga kas dan setara kas Rp20 juta. Tri juga mencatatkan uang Rp100 juta. (Can/P-2)
Kreativitas anak-anak muda di zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dahulu. Untuk itu, mereka membutuhkan ruang untuk berekspresi dan harus difasilitasi.
Para anggota terpilih DPR dan DPRD periode 2024-2029 harus dapat bekerja dengan profesional sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mampu menjalankan fungsi pengawasan.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved