Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PELAKSANA Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) memahami perkembangan data inflasi. Selain itu, kementerian/lembaga (K/L) yang memiliki tugas dan fungsi dalam memonitor laju inflasi juga diminta untuk memerhatikan hal itu.
“Bagi produk-produk tertentu yang harganya masih naik kami mohon [stakeholder] sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, tolong betul-betul dapat dikritisi. Dicek betul [data di] daerahnya,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Rabu (2/10).
Tomsi mengimbau stakeholder terkait untuk menindaklanjuti apabila masih ada kenaikan harga produk tertentu di daerah. Ia berharap capaian angka inflasi yang relatif terkendali dapat dipertahankan.
Baca juga : Rakor Pengendalian Inflasi, Bupati Marwan Sampaikan Terobosan Stabiliasi Harga Pangan di Sukabumi
Senada dengan itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, per September 2024 ini terjadi deflasi sebesar -0,12 persen secara month to month. Sedangkan data inflasi secara Year on Year (YoY) sebesar 1,84 persen. Dirinya merinci penyebab terjadinya deflasi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah komponen, khususnya dari sektor makanan, minuman, dan tembakau.
“Jadi dari pantauan kami, harga di tingkat konsumen ini menurun, atau terjadi deflasi secara month to month. Karena memang dipengaruhi oleh penurunan harga-harga komoditas yang suplainya sedang tinggi di pasar yang masuk dalam kategori volatile food,” katanya.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan penyebab deflasi berikutnya dipicu oleh menurunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi. Amalia menambahkan, perkembangan harga BBM non-subsidi tersebut menyesuaikan dengan harga minyak internasional.
Baca juga : Kemendagri Minta Pemda Perhatikan Harga Cabai Merah dan Cabai Rawit Jelang Tahun Baru
Pada kesempatan itu, Amalia menjelaskan perkembangan inflasi month to month per September 2024 berdasarkan wilayah untuk kategori provinsi. Dari total 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 14 provinsi mengalami inflasi. Sementara 24 provinsi mengalami deflasi. Adapun provinsi yang mengalami inflasi tinggi yakni Maluku Utara, Papua Barat Daya, dan Gorontalo. Sedangkan provinsi dengan deflasi tertinggi yakni Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
Amalia menjelaskan, dalam mengukur inflasi di Indonesia, BPS berkomitmen menjaga independensi dan terlepas dari intervensi pihak mana pun. Selain itu, BPS juga menggunakan metodologi yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan standar internasional.
“Oleh sebab itu, kami akan menjamin kualitas dan terus menjamin kualitas secara ketat dalam setiap tahapan proses penyediaan angka statistik tidak hanya angka inflasi, tetapi juga angka yang kami keluarkan itu harus dipastikan jaminan kualitasnya,” pungkasnya. (H-3)
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved