Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi menargetkan Bandara Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, dapat selesai akhir Desember 2024.
Setelah pendaratan perdana di Bandara Nusantara, kemarin (24/9), Jokowi menuturkan bandara yang kini masih berstatus VVIP itu akan dibuka untuk umum.
"Sudah kita lakukan pendaratan, pertama setelah beberapa kali di coba, saya tanyakan ke Menhub (Budi Karya) bener aman?aman bener? betul aman? Oke saya landing di Nusantara Airport, begitu turun runway mulus, semua lancar, tapi selesai masih akhir Desember," papar presiden di sela-sela acara groundbreaking kedelapan di IKN, Rabu (25/9).
Baca juga : Jokowi Janjikan Perpres, Operasional Bandara IKN Ditargetkan Desember
Pada Desember mendatang, semua fasilitas pendukung bandara seperti terminal, runway atau landasan pacu akan selesai. Dengan demikian, terang presiden, Bandara IKN sudah bisa didarati pesawat dengan wide body.
"Semuanya, baik terminal, baik runway betul-betul sudah berada di panjang. 3000 (meter) sehingga pesawat berbadan lebar bisa turun di IKN," tutur presiden.
Setelah bandara itu dibuka untuk umum dan pesawat komersil hadir, Jokowi berharap semakin banyak traffic penerbangan dari dan menuju IKN.
"Kita harapkan akan banyak lalu lintas menuju dan ke Ibu Kota Nusantara ini akan memberikan ekosistem keramaian yang bagus pada kota yang kita cintai," ucap presiden. (H-3)
Pesawat tersebut perdana mendarat di Bandara Nusantara.
Sejatinya, kata Feri, Presiden Prabowo bisa menentukan untuk memilih mengeluarkan Keppres Pemindahan IKN atau tidak.
Menurut Asep, sistem pertahanan IKN harus harus jadi salah satu prioritas lantaran kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia di masa depan.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyebut Jokowi akan kembali menjajal Bandara Nusantara di IKN, kali ini dengan pesawat besar.
PRESIDEN Joko Widodo melakukan groundbreaking (peletakan batu pertama) D’Prima Hotel Nusantara dengan nilai investasi mencapai Rp100 miliar.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved