Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk menerapkan pola pikir seperti pengusaha untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kepada daerah, jangan berpikir seperti birokrat biasa, tapi berpikir seperti entrepreneur, wirausaha. Bagaimana supaya bisa mencari peluang di daerahnya untuk meningkatkan PAD,” kata Tito saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, hari ini.
Dia menekankan pentingnya peningkatan PAD bagi pemda. Sebab, PAD yang meningkat otomatis turut mendorong fiskal daerah juga mencari lebih kuat. "Meski ada goncangan di pusat, mereka (pemda) bisa tetap jalan terus,” ujarnya.
Baca juga : Kemenkeu Dorong Pemda Naikkan PAD agar Mandiri
Dalam konteks itu, pemda harus berpikir kreatif dan inovatif. Dua karakter ini umumnya dimiliki oleh pengusaha. Hal ini yang melandasi Tito mendorong pemda berpikir seperti pengusaha.
Di sisi lain, Mendagri juga mengimbau pemda untuk mengefisiensikan belanja, termasuk dengan mengurangi rapat yang menghabiskan banyak anggaran serta mengurangi rekrutmen pegawai maupun honorer.
Langkah alternatif yang bisa diambil adalah dengan mendorong digitalisasi serta mengajak masyarakat untuk menjadi UMKM. Cara lain yang juga bisa dilakukan adalah dengan menciptakan ekosistem yang sehat bagi sektor swasta.
Baca juga : Mendagri Tito: Dana Pengawasan Pilkada di 23 Daerah Aceh belum Terealisasi
Terkait digitalisasi, percepatan langkah ini bisa memberikan banyak manfaat, seperti efisiensi hingga mengurangi potensi pungutan liar (pungli). Digitalisasi pun bisa membantu pemda mengambil keputusan dengan cepat karena.
Hal itu yang mendorong pemerintah pusat memberikan penghargaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) kepada daerah yang berhasil mengakselerasi transformasi digital.
“Tapi, juga saya sampaikan, kalau bisa daerah yang tidak melakukan digitalisasi juga diberi sanksi, seperti mengurangi anggaran dan diberikan teguran terbuka. Itu akan membuat mereka malu,” tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Satgas P2DD memaparkan implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tercatat 87,9 persen atau 480 Pemda di level digital.
Sementara 49 pemda di level maju serta 16 pemda masih dalam level berkembang. Adapun untuk tahun 2025, Satgas P2DD menargetkan 100 persen pemda mampu mencapai target level digital.(Ant/P-2)
Ayep Zaki akan bekerja sama dengan seluruh kedinasan yang punya kemampuan menaikkan PAD.
Ayep Zaki juga ingin menjadikan Sukabumi sebagai Kota Wakaf, sejalan dengan program kerjanya bersama Wakil Wali Kota terpilih, Bobby Maulana.
Seluruh transaksi nantinya langsung masuk ke dalam kas daerah, langsung tercatat ke dalam sistem secara real time
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak tahun ini mencapai Rp44,5 triliun.
Dari target Rp3,3 triliun hanya terealisasi sebesar Rp2,5 triliun.
PANDEMI virus korona menyebabkan pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta merosot.
Bapenda Kabupaten Cianjur pun harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi pada pembayaran pajak.
Perda baru tersebut merupakan implementasi aturan turunan terbitnya Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Program ini merupakan salah satu ikhtiar untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) terutama dari sektor pajak.
KEPALA daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang sebentar lagi dilantik mesti kreatif memanfaatkan anggaran yang ada setelah pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
Masih banyak aset milik Pemprov DKI yang terbengkalai. Bahkan, banyak pula aset yang belum tercatat.
Di tengah menurunnya belanja kementerian yang berimbas kepada dinas di tingkat provinsi, PAD bisa menjadi penyelamat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved