Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri dan tidak bergantung pada alokasi anggaran dari pusat saja.
"Mandiri itu salah satu ukurannya ialah PAD meningkat. Kalau PAD kita kan sudah membaik terus. Banyak yang tergantung dari pemerintah pusat pasti, tetapi kalo ditanya sudah ada perbaikan tentu sudah ada perbaikan," ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Ali Firma, seusai rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (9/7).
Sejauh ini, kata dia, sudah banyak daerah yang mampu meningkatkan PAD dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Lucky tidak menyebut jumlah daerah yang bisa dikatakan sudah mandiri.
Baca juga : Gaji ASN Naik di 2024, Pagu Anggaran Kemenkeu Naik Rp3,7 Triliun
"Kalau saya belum ketahuan. Kita lihat nanti saja akhir tahun masih berkembang terus. Kalau sekarang, angkanya belum fix karena baru masuk di pertengahan tahun. Saya enggak ingat angkanya, tetapi begini salah satu ukurannya yaitu angka dari PAD nanti lihat saja angkanya pada meningkat itu sudah pada positif," jelasnya.
Menurutnya, Kemenkeu sudah memberi dukungan melalui bimbingan agar daerah mampu meningkatkan PAD, mulai dari mengembangkan pendapatan pajak, retribusi, dan lainnya sudah ada aturan yang ditetapkan. Meski demikian, Kemenkeu menyadari bahwa setiap daerah tentu memiliki potensi yang berbeda-beda.
Untuk itu, upaya mendorong daerah meningkatkan PAD tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama.
"Kalau kemandirian terkait PAD, bagaimana kita mendorong PAD harus lebih baik lagi. Namun PAD juga tergantung sama eksternal. Kalau ekonomi membaik ya membaik. Dan ekonomi daerah kan beda-beda. Ada yang tergantung dari tambang. Kalau misalnya ditanya kemandirian itu ialah kita dorong PAD-nya," tandasnya. (Z-2)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
Menkeu Purbaya targetkan tax ratio 11–12% pada 2026, optimistis penerimaan pajak membaik seiring pemulihan ekonomi dan perkuat pertumbuhan DJP.
Kasus ini menjadi sorotan tajam lantaran melibatkan konflik agraria antara warga sipil dan entitas pengelola aset negara yang berakhir pada dugaan praktik rasuah di meja hijau.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Asep menjelaskan, KPP Madya sejatinya sudah memeriksa nilai lebih bayar pajak PT BKB. Sejatinya, ada Rp49,47 miliar kelebihan bayar dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved