Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri dan tidak bergantung pada alokasi anggaran dari pusat saja.
"Mandiri itu salah satu ukurannya ialah PAD meningkat. Kalau PAD kita kan sudah membaik terus. Banyak yang tergantung dari pemerintah pusat pasti, tetapi kalo ditanya sudah ada perbaikan tentu sudah ada perbaikan," ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Ali Firma, seusai rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (9/7).
Sejauh ini, kata dia, sudah banyak daerah yang mampu meningkatkan PAD dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Lucky tidak menyebut jumlah daerah yang bisa dikatakan sudah mandiri.
Baca juga : Gaji ASN Naik di 2024, Pagu Anggaran Kemenkeu Naik Rp3,7 Triliun
"Kalau saya belum ketahuan. Kita lihat nanti saja akhir tahun masih berkembang terus. Kalau sekarang, angkanya belum fix karena baru masuk di pertengahan tahun. Saya enggak ingat angkanya, tetapi begini salah satu ukurannya yaitu angka dari PAD nanti lihat saja angkanya pada meningkat itu sudah pada positif," jelasnya.
Menurutnya, Kemenkeu sudah memberi dukungan melalui bimbingan agar daerah mampu meningkatkan PAD, mulai dari mengembangkan pendapatan pajak, retribusi, dan lainnya sudah ada aturan yang ditetapkan. Meski demikian, Kemenkeu menyadari bahwa setiap daerah tentu memiliki potensi yang berbeda-beda.
Untuk itu, upaya mendorong daerah meningkatkan PAD tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama.
"Kalau kemandirian terkait PAD, bagaimana kita mendorong PAD harus lebih baik lagi. Namun PAD juga tergantung sama eksternal. Kalau ekonomi membaik ya membaik. Dan ekonomi daerah kan beda-beda. Ada yang tergantung dari tambang. Kalau misalnya ditanya kemandirian itu ialah kita dorong PAD-nya," tandasnya. (Z-2)
Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia meluncurkan program e-learning penyusunan laporan keuangan serta aplikasi pelaporan keuangan SPPG.
Kinerja Manufaktur Indonesia melanjutkan tren ekspansif pada Februari 2026.
Iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan perlu naik setiap dua tahun guna mencegah defisit dan menjaga keberlanjutan layanan kesehatan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kebijakan debt switching, yakni penukaran tenor surat utang pemerintah dengan instrumen baru yang memiliki jatuh tempo lebih panjang, akan dijalankan pada tahun ini.
KPK menyatakan tengah mencari safe house atau rumah aman lain terkait dengan kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved