Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri dan tidak bergantung pada alokasi anggaran dari pusat saja.
"Mandiri itu salah satu ukurannya ialah PAD meningkat. Kalau PAD kita kan sudah membaik terus. Banyak yang tergantung dari pemerintah pusat pasti, tetapi kalo ditanya sudah ada perbaikan tentu sudah ada perbaikan," ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Ali Firma, seusai rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (9/7).
Sejauh ini, kata dia, sudah banyak daerah yang mampu meningkatkan PAD dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Lucky tidak menyebut jumlah daerah yang bisa dikatakan sudah mandiri.
Baca juga : Gaji ASN Naik di 2024, Pagu Anggaran Kemenkeu Naik Rp3,7 Triliun
"Kalau saya belum ketahuan. Kita lihat nanti saja akhir tahun masih berkembang terus. Kalau sekarang, angkanya belum fix karena baru masuk di pertengahan tahun. Saya enggak ingat angkanya, tetapi begini salah satu ukurannya yaitu angka dari PAD nanti lihat saja angkanya pada meningkat itu sudah pada positif," jelasnya.
Menurutnya, Kemenkeu sudah memberi dukungan melalui bimbingan agar daerah mampu meningkatkan PAD, mulai dari mengembangkan pendapatan pajak, retribusi, dan lainnya sudah ada aturan yang ditetapkan. Meski demikian, Kemenkeu menyadari bahwa setiap daerah tentu memiliki potensi yang berbeda-beda.
Untuk itu, upaya mendorong daerah meningkatkan PAD tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama.
"Kalau kemandirian terkait PAD, bagaimana kita mendorong PAD harus lebih baik lagi. Namun PAD juga tergantung sama eksternal. Kalau ekonomi membaik ya membaik. Dan ekonomi daerah kan beda-beda. Ada yang tergantung dari tambang. Kalau misalnya ditanya kemandirian itu ialah kita dorong PAD-nya," tandasnya. (Z-2)
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rata-rata penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi Rp181,3 triliun per bulan di sepanjang semester I 2025.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
PEMERINTAH memastikan tekanan global imbas perang Ira-Israel masih dapat dimitgasi. Gejolak yang terjadi pada perekonomian masih dalam batas aman dan belum mengkhawatirkan.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
Kementerian Keuangan resmi menerbitkan PMK 34/2025 untuk menyederhanakan aturan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved