Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri dan tidak bergantung pada alokasi anggaran dari pusat saja.
"Mandiri itu salah satu ukurannya ialah PAD meningkat. Kalau PAD kita kan sudah membaik terus. Banyak yang tergantung dari pemerintah pusat pasti, tetapi kalo ditanya sudah ada perbaikan tentu sudah ada perbaikan," ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Ali Firma, seusai rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (9/7).
Sejauh ini, kata dia, sudah banyak daerah yang mampu meningkatkan PAD dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Lucky tidak menyebut jumlah daerah yang bisa dikatakan sudah mandiri.
Baca juga : Gaji ASN Naik di 2024, Pagu Anggaran Kemenkeu Naik Rp3,7 Triliun
"Kalau saya belum ketahuan. Kita lihat nanti saja akhir tahun masih berkembang terus. Kalau sekarang, angkanya belum fix karena baru masuk di pertengahan tahun. Saya enggak ingat angkanya, tetapi begini salah satu ukurannya yaitu angka dari PAD nanti lihat saja angkanya pada meningkat itu sudah pada positif," jelasnya.
Menurutnya, Kemenkeu sudah memberi dukungan melalui bimbingan agar daerah mampu meningkatkan PAD, mulai dari mengembangkan pendapatan pajak, retribusi, dan lainnya sudah ada aturan yang ditetapkan. Meski demikian, Kemenkeu menyadari bahwa setiap daerah tentu memiliki potensi yang berbeda-beda.
Untuk itu, upaya mendorong daerah meningkatkan PAD tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama.
"Kalau kemandirian terkait PAD, bagaimana kita mendorong PAD harus lebih baik lagi. Namun PAD juga tergantung sama eksternal. Kalau ekonomi membaik ya membaik. Dan ekonomi daerah kan beda-beda. Ada yang tergantung dari tambang. Kalau misalnya ditanya kemandirian itu ialah kita dorong PAD-nya," tandasnya. (Z-2)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memperingatkan Indonesia berpotensi menjadi lahan subur bagi bisnis ilegal apabila praktik pelanggaran hukum terus dibiarkan.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Direktorat Jenderal Pajak menyatakan kooperatif setelah KPK menggeledah kantor pusat DJP terkait penyidikan dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara.
KPK kembali melakukan langkah penyidikan dalam perkara dugaan korupsi di sektor perpajakan. Tim penyidik menggeledah kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved