Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
SIKAP Partai NasDem yang tidak memprioritaskan kadernya menjadi salah satu menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai sebagai sikap etik yang sangat dijaga oleh Ketua Umum Surya Paloh.
Hal itu disampaikan peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Nicky Fahrizal. Menurutnya, sikap ini tercermin dari pernyataan Surya Paloh belum lama ini yang juga terjadi pada awal pemerintahan Joko Widodo.
"Kalau meminta mungkin tidak itu bagian dari etik Surya Paloh dia sangat menjaga itu. Tapi saya rasa kalau diberikan tugas itu ya diambil. Dan tidak jaminan juga ke depan untuk tidak menerima," ujarnya, Jumat (20/9).
Baca juga : Cak Imin Serahkan Porsi Jatah Menteri ke Prabowo
Sikap itu juga disebut sebagai unggah ungguh berpolitik yang seharusnya juga bisa dilakukan oleh partai politik lainnya.
"Unggah ungguh berpolitik ini memang bentuk sikap. Tapi tetap harus terbuka untuk dilakukan evaluasi jika kader parpol masuk dalam kabinet," tukasnya.
Sebelumnya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan pihaknya tidak menargetkan untuk mendapat kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai jabatan atau pun kursi menteri bukanlah segalanya.
"Bahwasanya kursi bukan diatas segala-galanya. Untuk membuktikan dia loyal, dia ingin bersama, dia ingin membantu pemerintah atau tidak," ujarnya.
Ia menekankan ihwal loyalitas NasDem terhadap Pemerintah Prabowo-Gibran, tidak perlu dipertanyakan. NasDem akan tetap dalam barisan partai pendukung pemerintah. (P-5)
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
PPNS adalah sistem pengaturan agar aparatur sipil dapat diberi kewenangan khusus untuk menyidik tindak pidana di sektor tertentu, dan tidak berada di bawah komando Polri.
Angka ini menandakan keberhasilan Seskab dalam membangun profil publik di tengah isu-isu pemerintahan yang krusial.
PP KAMMI menilai satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum mengevaluasi program prioritas di antaranya makan bergizi gratis (MBG) dan menteri berkinerja buruk.
Apakah 'orang-orangnya' Jokowi yang masih tersisa akan terdepak juga?
Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat khusus kepada lima eks menteri di kabinetnya yang belum lama ini diganti.
PRESIDEN Prabowo Subianto belum mengumumkan dan melantik dua posisi menteri pascaperombakan kabinet beberapa waktu lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved