Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi Sapto Pribowo, membeberkan salah satu pertanyaan yang dilemparkan kepadanya saat wawancara tes untuk calon pimpinan (capim) KPK. Pertanyaan itu adalah terkait sikap dan independensi jika ia diterima sebagai pimpinan lembaga antirasuah.
"Pertanyaannya, bagaimana kemudian saya yang orang politik masuk ke KPK. Bagaimana kemudian sikap dan independensi saya ketika bekerja sebagai pimpinan KPK," kata Johan Budi, di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa sore (18/9).
Dia mengaku sangat siap. Bahkan, saat ini, ia telah mundur dari posisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kader PDI Perjuangan meskipun baru dalam tahap seleksi capim KPK. Johan Budi menyebut dirinya kini sudah naik tingkat menjadi rakyat, bukan lagi wakil rakyat.
Baca juga : KPK Soroti Pansel yang Buat Proses Wawancara Capim Tertutup
"Jadi disampaikan, saya sudah mundur secara resmi. Sekarang tinggal tunggu Keppres dari Presiden, sudah dikirim oleh Ketua DPR kepada Presiden. Saya juga sudah dapat surat dari ketua umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarnoputri tentang pengunduran diri saya sebagai anggota partai. Sekarang status saya naik tingkat. Kalau kemarin wakil rakyat, sekarang saya jadi rakyat," kata Johan Budi.
Dia juga menceritakan, terkait pertanyaan perbandingan kinerja KPK di era antar presiden. Dia menyebut KPK bekerja paling bagus di periode pertama karena tidak ada cawe-cawe Presiden.
"Saya hanya bisa menceritakan ketika saya ada di KPK. Ketika saya ada di KPK itu ada di periode Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Memang di periode pertama bersama Pak Ruki, Pak Eri, Pak Rasul, Pak Amin, kemudian juga Pak Tumpak Itu benar-benar membangun lembaga KPK seperti lembaga yang ideal," kata Johan Budi.
Baca juga : Johanis Tanak dan Johan Budi Dinilai tidak Layak Lolos Seleksi Capim KPK
Dalam ingatan dia, dahulu tidak ada persoalan-persoalan antar institusi, seperti yang terjadi belum lama dimana KPK seperti bermusuhan dengan polisi, misalnya.
"Yang kedua, saya belum pernah mendengar sepanjang yang periode pertama itu Presiden kemudian menelpon pimpinan KPK. Itu tidak pernah saya dengar. Bahkan ini juga pernah saya sampaikan juga di talkshow-talkshow dulu," kata Johan Budi.
Dia bercerita, dahulu, di zaman SBY, saat periode pertama KPK, besan SBY, Aulia Pohan, menjadi tersangka kasus korupsi pada 2013 lalu.
"Itu KPK jalan saja gitu. Ya ini dari kaca mata saya ya. Kemudian pada periode berikutnya saya tidak di KPK lagi," kata Johan Budi. (Z-11)
Ini menjadi pekerjaan rumah bagi KPK untuk memperbaiki persepsi di mata publik
PAKAR Hukum Tata Negara dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah, sebut Johanis Tanak dan Johan Budi tak layak lolos seleksi capim KPK.
Lolos seleksi Capim KPK, Johan Budi berencana mundur dari DPR dan partai
SEBANYAK 318 orang lolos dalam pemilihan seleksi administrasi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas). Seleksi ini merupakan tahapan awal.
Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi mengungkap belum ada pembicaraan lebih lanjut di DPR terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Dia mengatakan bahwa kenaikan gaji tersebut perlu diiringi pengawasan yang kuat, sehingga para hakim dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab.
Oleh sebab itu, Setyo menegaskan tidak ada kendala bagi KPK untuk memanggil Gubernur BI sebagai saksi kasus tersebut.
Sementara itu, dia mengatakan bahwa KPK saat ini sudah mendapatkan informasi tentang lokasi jet pribadi tersebut, meski masih ada sejumlah hal yang perlu dipastikan.
Setyo mengatakan KPK melalui Pemerintah Indonesia sudah mengikuti semua permintaan Singapura untuk pemulangan Tannos. Bahkan, dokumen yang kurang pun buru-buru dipenuhi.
Budi mengatakan, KPK masih menyambangi sejumlah lokasi yang diduga menjadi lokasi pelarian Harun. Namun, hasil pengejaran sampai saat ini masih nihil.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa gaji hakim di Indonesia akan mengalami kenaikan signifikan hingga 280%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved