Johan Budi: Penguatan KPK Butuh Political Will Kepala Pemerintahan

MANTAN juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan untuk penguatan KPK dibutuhkan kemauan atau tekad politik yang kuat dari kepala pemerintahan.

"Jadi sudah saya sampaikan. KPK, Anda memilih pemimpinan bersih malaikat pun, seberani malaikat pun itu percuma kalau, kalau Presiden sebagai Kepala Negara, sebagai Kepala Pemerintahan itu tidak punya political will, tidak punya keinginan memberhentas korupsi," kata Johan Budi di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (17/9) sore.

Dirinya mengaku gembira ketika mendengar pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang berkomitmen untuk memberantas korupsi, yang mana Prabowo mengatakan bahkan apabila koruptor itu lari ke mana pun sampai ke Antartika akan dikejar.

Baca juga : Johan Budi Beberkan Pertanyaan yang Muncul saat Tes Capim KPK

"Paling tidak itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Nanti, sekarang kan belum Presiden. Nanti dia memimpin, menurut saya yang memimpin panglima tertinggi pemberhentasan korupsi itu juga adalah Presiden. Presiden punya Kapolri, punya Jaksa Agung, yang kemudian bisa memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk Itu tadi yang saya sampaikan kepada Pansel," kata Johan Budi.

Ini menjadi pekerjaan rumah bagi KPK untuk memperbaiki persepsi di mata publik. "KPK ini persepsi publiknya kan jelek, bahkan dalam sepanjang saya di KPK, belum pernah KPK itu di bawah polisi, di bawah kejaksaan, di bawah DPR bahkan. Sekarang, persepsi publik kepada KPK itu karena ada beberapa hal, perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, menjadi Undang-Undang 19 Tahun 2019. Itu memengaruhi turunannya di banyak hal, ya ASN, kode etik dan lain sebagainya."

Dia juga melihat kondisi yang sekarang ini berat sekali untuk memperbaiki KPK. Dia menggarisbawahi mengenai koordinasi egosektoral dan arah loyalitas.

"Karena saya mendengar secara langsung yang terjadi dari pimpinan KPK ketika rapat. Kalau teman-teman dengerin di komisi III itu dia mengeluh ya, mengenai koordinasi yang egosektoral, tidak jalan lah, kemudian juga soal loyalitas penyidik," tandasnya. (J-2)