Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PEGIAT Antikorupsi Wanda Hamidah meminta agar presiden terpilih Prabowo Subianto harus tegas mengembalikan KPK ke jalan yang benar. Hal itu disampaikan untuk menanggapi panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang masih meloloskan nama-nama yang memiliki rekam jejak buruk dan tidak memiliki prinsip antikorupsi.
"jangan sampai kita dejavu pada pemilihan capim-dewas KPK periode lalu yang menghasilkan pemimpin terpilih yang memiliki track record yang buruk," kata Wanda dalam keterangan tertulis Koalisi Masyarakat Sipil, Kamis (12/9).
Sementara Feri Amsari, Dosen Hukum Tata Negara FH Universitas Andalas, menyebut KPK sudah masuk list coret sebagai lembaga yang tidak bisa diharapkan lagi.
Baca juga : Pengamat: Proses Seleksi Pimpinan KPK hanya Bentuk Kompromi Politik
Pasalnya, kata Feri, seluruh rancang bangun pembentukan KPK dirusak dengan UU yang bermasalah tapi juga menempatkan orang-orang yang bermasalah.
“Proses seleksi ini tidak akan pernah dianggap layak, yang dikhawatirkan dari 20 nama yang muncul, sama ketika kita dibujuk rayu dengan nama-nama di Dewas KPK yang berintegritas. Tapi nyatanya tetap saja Dewas jadi Dewas yang saat ini tidak bisa kita harapkan. Tidak ada keterbukaan dan pertanggungjawaban ketika memilih figure tertentu,” tandas Feri.
Sekretaris Jenderal TI Indonesia Danang Widoyoko menambahkan, pansel tidak melihat berdasarkan rekam jejak setiap kandidat sejara objektif. Pansel sepatutnya tegas memangkas nama-nama yang sudah jelas memiliki rekam jejak buruk yakni tidak patuh hukum, tidak lapor LHKPN, termasuk kinerja pada jabatan sebelumnya.
"Jangan sampai pansel membuat KPK bunuh diri berkali-kali dan justru menghadirkan boneka baru untuk jadi alat politik rezim ke depan," tegasnya, Kamis (12/9).
Beleid itu juga bisa memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang menyusahkan penyidik sampai jaksa, dalam menangani perkara.
KPK memastikan akan segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021–2023
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dilakukan untuk menutupi kegagalan penangkapan Harun Masiku (HM).
KPK tengah menyelidiki asal-usul sepeda motor milik orang lain yang ditemukan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan disita oleh penyidik pada 10 Maret 2025.
KPK menegaskan bahwa vonis penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak akan menghentikan upaya memburu buronan Harun Masiku
Boyamin sebelumnya pernah mengajukan gugatan praperadilan penyidikan kasus suap Harun Masiku pada 2024 lalu. Dia mengatakan akan kembali mengajukan gugatan pada Agustus mendatang.
Berdasarkan komposisi pimpinan KPK 2024-2029 yang terdiri dari unsur kepolisian, jaksa, hakim, dan auditor BPK akan berpengaruh pada independensi KPK.
SETYO Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI. Ia memiliki kekayaan senilai Rp9,6 miliar.
Pada Senin, 18 November, Setyo memaparkan visi misi dan pemikirannya soal lembaga antirasuah pada uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Calon Dewas KPK yang digelar Komisi III DPR RI
KOMISARIS Jenderal Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak dihapus.
Komisi III DPR memutuskan mekanisme pemilihan voting saat menggelar rapat pleno penetapan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) KPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved