Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKIL Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan kepada Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, untuk memilih figur yang menguasai bidangnya. Bila sebaliknya, menteri itu justru akan merugikan.
"Ya semuanya harus menguasai bidangnya. Jangan terjadi nanti menteri tidak menguasai bidangnya, wah sangat merugikan," kata JK di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (9/9) malam.
Prabowo juga mesti memilih kalangan profesional. Latar belakang ini juga bisa dicari dari kalangan figur partai politik (parpol). "Ya memilih profesional, baik profesional dari partai dan profesional dari pada yang independenden," ucap JK.
Baca juga : Muzani Bantah Porsi Menteri dari Gerindra Bakal Lebih Banyak
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bakal ada empat kursi menteri yang diisi alumni SMA Taruna Nusantara, Magelang. Namun, dia tak mengungkap figur yang dimaksud.
"Saya sudah hitung dua, tiga, empat mungkin lulusan SMA Taruna Nusantara bakal jadi menteri di kabinet yang baru ini,” kata Hashim dalam acara di acara Formas Podomoro di Jakarta, Sabtu (7/9). (J-2)
Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
Presiden Prabowo Subianto memimpin Rapat Terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas strategi menghadapi dinamika perekonomian global.
Serangan AS tersebut menyusul serangan Israel yang dilancarkan sejak 13 Juni lalu ke berbagai target di Iran, termasuk situs-situs nuklir dan militer.
Presiden Prabowo secara rutin memberikan imbauan kepada para menterinya untuk menjaga kekompakan dan koordinasi dalam pemerintahan.
WACANA reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih pada momen enam bulan pemerintahan menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Tujuannya guna mengevaluasi kinerja setiap departemen dan menentukan siapa yang akan lanjut menjabat sejalan dengan prioritas pemerintahannya.
Jika pemerintahan Prabowo ke depan ingin berjalan efektif, salah satu rumusnya harus memperbanyak para pembantunya di kabinet yang berkategori Mr Clean.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved