Jokowi Tidak Hadir, Muktamar PKB bakal Ditutup Prabowo

Presiden Joko Widodo dipastikan tidak akan menghadiri acara pembukaan Muktamar VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali, 24-25 Agustus 2024. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, dalam pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, hari ini, menjelaskan Presiden tidak ada agenda kunjungan ke Bali.

"Bapak Presiden tidak ada agenda kunjungan kerja ke Bali," ujar Yusuf.

Adapun Muktamar VI PKB akan dihadiri oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Wapres didampingi istri Wury Ma'ruf Amin bertolak ke Provinsi Bali menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737-800 TNI AU.

Baca juga : Mukatamar Bali akan Putuskan Posisi PKB Terhadap Pemerintahan Prabowo

Wapres dan rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta menuju Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali pada pukul 14.00 WIB.

Agenda utama Wapres pada hari pertama kunjungan kerja, yakni menghadiri Peresmian Pembukaan Muktamar VI Partai Kebangkitan Bangsa yang akan berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center pada pukul 19.00 WITA.

Sekretaris Steering Committee (Komite Pengarah) Muktamar VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, mengungkapkan muktamar partainya yang dilaksanakan pada 24-25 Agustus 2024 di Bali akan ditutup oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca juga : PKB Jakarta Dukung Cak Imin Lanjut Pimpin PKB  di Muktamar Bali

“Semoga sesuai dengan jadwal, direncanakan akan dilaksanakan penutupan muktamar pada jam 12 besok waktu WITA. Semoga berjalan sesuai dengan jadwal karena kebetulan di Bali besok itu ada banyak event,” kata Huda di Bali.

Sementara itu, Huda menjelaskan bahwa pelaksanaan Muktamar PKB selama dua hari akan mengagendakan pemilihan ketua umum, ketua dewan syura, perumusan platform perjuangan politik hingga penetapan garis-garis besar perjuangan partai selama lima tahun mendatang.

“Berikut rekomendasi politik atas berbagai dinamika yang sedang kita hadapi hari ini, dan rekomendasi kami mengantisipasi berbagai perkembangan politik, ekonomi, dan sosial, lima tahun yang akan datang,” ujarnya.(Ant/P-2)