NEWSTICKER

Pelunasan Biaya Haji Reguler 1447 H Diperpanjang

Pelunasan Biaya Haji Reguler 8 Provinsi masih di Bawah 100%

Ini Sebab Petugas Haji 2026 Dilatih Semi-Militer!

Istitha’ah Kesehatan bukan Menghalangi Jemaah Haji

Ini Alasan Menteri Haji Gus Irfan Manasik Digelar 5 Kali

Unjuk Rasa Masif Bukti Rakyat Muak dengan Rezim yang Memukul Demokrasi

Sri Utami

24/8/2024 15:17

Unjuk Rasa Masif Bukti Rakyat Muak dengan Rezim yang Memukul Demokrasi — Massa melakukan aksi menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024) .(Antara Foto/Galih Pradipta)

KETUA IM57+ Institute Praswad Nugraha menilai dibutuhkan perubahan besar oleh presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghilangkan legacy buruk yang diwariskan oleh Presiden Joko Widodo.

"Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bagi Joko Widodo tidak melakukan langkah yang memperburuk keadaan. Joko Widodo sudah selesai. Biarkan pemerintah baru yang akan berkuasa mulai membangun tatanan baru yang berbeda atas pembelajaran kegagalan pemberantasan korupsi dan pembangunan demokrasi selama ini 10 tahun terakhir ini," ujarnya, Sabtu (24/8).

Dalam keterangan tertulisnya, ia mengatakan rakyat tidak boleh lengah. Gerakan perlawanan harus terus dirawat sehingga kerusakan tidak terus terjadi.

Baca juga : Jokowi Ingatkan Prabowo Soal Tambahan Kursi Menteri untuk PAN

"Hari ini adalah bukti bahwa kekuatan rakyat penting dan berharga dalam merawat demokrasi"

Aksi demonstrasi massif yang dilakukan dua hari ini, imbuhnya, menunjukan adanya suatu alasan di luar soal pilkada dan dukung mendukung calon tertentu.

Ini menunjukkan rakyat sudah muak dengan tindakan Presiden Joko Widodo dan pendukungnya selama 10 tahun, serta secara terang benderang memukul demokrasi menggunakan berbagai institusi negara. (J-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Eksa

Berita Lainnya

Prabowo dan Raja Charles III Ngeteh Bareng Bahas Hal Ini!
21/1/2026 21:50
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Pencabutan Izin 28 Perusahaan oleh Presiden Prabowo Sinyal Negara Akui Kerusakan Ekologis
21/1/2026 19:29
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH Tindak Lanjuti Pencabutan Izin 28 Perusahaan di Sumatra oleh Presiden Prabowo Subianto
21/1/2026 17:48
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang: Pencabutan Izin Lingkungan 28 Perusahaan oleh Presiden Prabowo Harus Lewat Keppres, bukan Sekadar Rilis
21/1/2026 17:42
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
28 Perusahaan Izinnya Dicabut Prabowo, LBH Padang: Eks Konsesi Jangan Dialihkan ke BUMN
21/1/2026 17:28
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
28 Perusahaan Izinnya Dicabut Prabowo, LBH Padang: Jangan Sekadar Lip Service Negara
21/1/2026 17:21
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Jaksa Tuntut 10 Bulan Penjara terhadap 21 Terdakwa Kerusuhan Demo Agustus 2025
14/1/2026 18:41
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
KUHP Baru Digugat ke MK, Pasal Demonstrasi tanpa Pemberitahuan Dinilai Rawan Kriminalisasi
12/1/2026 18:59
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pendukung Manchester United Berencana Gelar Demonstasi Besar-Besaran
09/1/2026 06:07
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Penjelasan Pasal 256 KUHP Soal Demo: Alasan Wajib Lapor dan Sanksi Pidana
05/1/2026 17:20
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Buruh Demo Tolak UMP 2026 Hari Ini, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan Monas
29/12/2025 11:16
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
Ajak Buruh Duduk Bersama Soal UMP 2026, Rano Karno : Kita Buka Ruang Dialog
28/12/2025 15:11
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.

LOAD MORE

Opini

Asta Cita dan Zakat yang Menguatkan Indonesia
21/1/2026 17:15
Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia
21/1/2026 05:10
Harapan Baru Eliminasi Korupsi
21/1/2026 05:05

LOAD MORE

Kolom Pakar

Program Hospital Base: Nama Baru, Isi Lama
19/1/2026 05:00
Pilkada, Langsung Vs Perwakilan
12/1/2026 05:00
Izin, Bencana, dan Konflik Sosial di 2026
05/1/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved