Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik sejumlah menteri dan kepala badan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8).
"Hari ini, Senin, tanggal 19 Agustus 2024, pukul 09.30 WIB, Bapak Presiden diagendakan akan melantik beberapa Menteri, Wakil Menteri dan
beberapa Kepala Badan di Istana Negara," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana lewat pesan singkat, Senin (19/8).
Ari mengatakan menteri dan kepala badan yang akan dilantik Presiden adalah Menteri Hukum dan HAM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Investasi, Wakil Menteri Kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Baca juga : Putri Kus Wisnu Wardani Dapat Penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana dari Presiden Joko Widodo
"Pengangkatan menteri, wakil menteri dan kepala badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan
dengan baik, lancar dan efektif," ujar Ari.
Terkait siapa nama-nama menteri, wakil menteri dan kepala badan yang akan dilantik, Ari meminta wartawan menunggu pelantikan resmi di Istana nanti.
Sebelumnya beredar informasi di kalangan wartawan mengenai perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo pada hari ini.
Salah satu menteri yang akan diganti yakni Menkumham Yasonna Laoly menyatakan dirinya lebih dari siap untuk diganti.
"Isu reshuffle adalah kewenangan sepenuhnya Presiden Indonesia. Am I ready or not? I am more than ready (Apa aku siap atau tidak? Aku sudah sangat siap)," kata Yasonna, Sabtu (17/8). (Ant/Z-1)
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT politik Ray Rangkuti mengingatkan para menteri agar kembali pada khittah sebagai pelayan rakyat dan tidak menjadikan jabatan sebagai batu loncatan ambisi politik pribadi.
Secara fungsi, keterlibatan aktif Teddy dalam membangun koordinasi adalah langkah yang sah dalam mendukung kerja-kerja eksekutif.
PPNS adalah sistem pengaturan agar aparatur sipil dapat diberi kewenangan khusus untuk menyidik tindak pidana di sektor tertentu, dan tidak berada di bawah komando Polri.
Angka ini menandakan keberhasilan Seskab dalam membangun profil publik di tengah isu-isu pemerintahan yang krusial.
PP KAMMI menilai satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum mengevaluasi program prioritas di antaranya makan bergizi gratis (MBG) dan menteri berkinerja buruk.
Apakah 'orang-orangnya' Jokowi yang masih tersisa akan terdepak juga?
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved