Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai pernyataan Presiden Joko Widodo terkait ancaman penggunaan aparat hukum seperti polisi, jaksa, dan KPK sangat berbahaya. Ia meminta Jokowi untuk mengklarifikasi hal tersebut.
"Rekamannya kan sangat jelas. Kami meminta klarifikasi, karena itu sangat berbahaya dan tidak boleh diucapkan oleh seorang Presiden," kata Hasto di Jakarta, Minggu (18/8).
Ia berpendapat, seorang Presiden seharusnya bicara soal keberanian dalam menyelesaikan sejumlah masalah yang merugikan masyarakat, misalnya judi daring, pencurian kekayaan alam, dan korupsi.
Baca juga : Isu Reshuffle Intai PDIP, Hasto: Bersih-Bersih Lebih Awal
"Presiden itu ucapannya harus, 'Siapa yang menjadi bandar judi online saya tangkap, siapa yang mencuri kekayaan alam dengan ilegal mining itu saya tangkap, siapa yang korupsi itu saya tangkap'," terangnya.
Pada momen HUT ke-79 RI, Hasto mengajak masyarkat untuk berani mengkritik. Baginya, masyarakat dapat memaknai semangat kemerdekaan dengan berkaca pada langkah Presiden Soekarno saat membacakan naskah proklamasi.
"Masak republik dibangun dengan keberanian lalu kita sekarang takut. Proklamasi mengajarkan kita untuk berani," pungkasnya.
Baca juga : Pakar Telematika Sebut Rekaman Suara Jokowi soal Intimidasi Asli 100%
Sebelumnya, Istana telah menyatakan bahwa rekaman suara Jokowi yang diperdengarkan Hasto adalah fitnah. Tidak benar, kata Stafsus Presiden, Grace Natalie, bahwa Jokowi menggunakan aparat penegak hukum untuk mengintimidasi.
Grace menjelaskan, rekaman suara tersebut adalah potongan dari sambutan Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul pada 13 November 2019.
"Dalam sambutan itu, Presiden justru mengingatkan pemda dan aparat penegak hukum agar tidak main-main dan mengintimidasi orang terkait lelang dan perizinan," terang Grace. (J-2)
Sekretaris Jenderal Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji Nusantara (Senapati Nusantara), Hasto Kristiyanto, membuka secara resmi Rapat Kerja Agung (RKA) Senapati Nusantara
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Konsolidasi nasional BMI ini untuk menyatukan pola gerak organisasi BMI dalam menjalankan hasil rekomendasi Kongres VI PDI Perjuangan.
Hasto Kristiyanto menuntaskan 10K Borobudur Marathon 2025 dengan waktu 81 menit, memperbaiki rekor pribadinya tujuh menit. Ia menilai capaian ini sebagai simbol ketekunan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengapresiasi Borobudur Marathon 2025 yang berstatus Elite Label.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan apresiasi atas pencapaian baru Borobudur Marathon, yang menurutnya bukan hanya menjadi kebanggaan nasional
APH yang terlibat korupsi seharusnya dijatuhi sanksi yang jauh lebih berat dibanding warga sipil.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membongkar praktik pemerasan yang melibatkan aparat penegak hukum.
KASUS dugaan ilegal akses akun PT Mirae Asset Sekuritas masih bergulir. jumlah korban semakin bertambang. Dari sebelumnya total kerugian sekitar Rp71 miliar menjadi Rp200 miliar.
persoalan judi online (judol) di Indonesia masih belum tuntas. Meski ada sejumlah pengungkapan kasus oleh aparat penegak hukum, peradilan perkaranya dirasa masih minim.
PGRI mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada dua tenaga pendidikan Abdul Muis dan Rasnal asal Luwu Utara, Sulawesi Selatan
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan aparat penegak hukum, baik itu kepolisian maupun kejaksaan Agung, untuk berhenti melakukan kriminalisasi, utamanya pada masyarakat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved