Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai pernyataan Presiden Joko Widodo terkait ancaman penggunaan aparat hukum seperti polisi, jaksa, dan KPK sangat berbahaya. Ia meminta Jokowi untuk mengklarifikasi hal tersebut.
"Rekamannya kan sangat jelas. Kami meminta klarifikasi, karena itu sangat berbahaya dan tidak boleh diucapkan oleh seorang Presiden," kata Hasto di Jakarta, Minggu (18/8).
Ia berpendapat, seorang Presiden seharusnya bicara soal keberanian dalam menyelesaikan sejumlah masalah yang merugikan masyarakat, misalnya judi daring, pencurian kekayaan alam, dan korupsi.
Baca juga : Isu Reshuffle Intai PDIP, Hasto: Bersih-Bersih Lebih Awal
"Presiden itu ucapannya harus, 'Siapa yang menjadi bandar judi online saya tangkap, siapa yang mencuri kekayaan alam dengan ilegal mining itu saya tangkap, siapa yang korupsi itu saya tangkap'," terangnya.
Pada momen HUT ke-79 RI, Hasto mengajak masyarkat untuk berani mengkritik. Baginya, masyarakat dapat memaknai semangat kemerdekaan dengan berkaca pada langkah Presiden Soekarno saat membacakan naskah proklamasi.
"Masak republik dibangun dengan keberanian lalu kita sekarang takut. Proklamasi mengajarkan kita untuk berani," pungkasnya.
Baca juga : Pakar Telematika Sebut Rekaman Suara Jokowi soal Intimidasi Asli 100%
Sebelumnya, Istana telah menyatakan bahwa rekaman suara Jokowi yang diperdengarkan Hasto adalah fitnah. Tidak benar, kata Stafsus Presiden, Grace Natalie, bahwa Jokowi menggunakan aparat penegak hukum untuk mengintimidasi.
Grace menjelaskan, rekaman suara tersebut adalah potongan dari sambutan Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul pada 13 November 2019.
"Dalam sambutan itu, Presiden justru mengingatkan pemda dan aparat penegak hukum agar tidak main-main dan mengintimidasi orang terkait lelang dan perizinan," terang Grace. (J-2)
Siapa saja mereka sebenarnya? Kapan Hasto akan 'meledakkannya'?
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku menyesal dan bersedih atas keputusan FIFA yang membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.
PDIP membela dua kadernya yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Wayan Koster terkait polemik penolakan kedatangan Timnas Israel ke Indonesia.
PDIP akan melakukan pelatihan tim kampanye untuk mensolidkan seluruh jajaran kader partai di tingkap pusat hingga daerah dan sayap partai untuk Pilkada 2024.
SEKRETARIS Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memastikan tidak ada kotak kosong di Pilkada Sumatera Utara dan Jawa Timur.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung cara bicara Anies Baswedan yang dinilai menarik ketika ditanya peluang mendukung Anies di Pilgub Jakarta.
Pilkada 2024 Kabupaten Sampang akan menjadi momentum menarik, bukan sekadar karena dinamika elektoral Sampang yang sangat kompetitif.
Andi Sumangerukka meminta hukum agar ditegakkan secara adil dan merata tanpa diskriminasi
BNN senantiasa bersinergi dengan semua stakeholder untuk mencegah maupun memberantas peredaran barang haram itu.
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
Kemen PPPA mendorong aparat penegak hukum dapat segera mengusut tuntas kasus tersebut dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Para korban anak harus mendapatkan pendampingan hukum dan perlindungan dari ancaman, intimidasi, dan teror yang bisa terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved