Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai pernyataan Presiden Joko Widodo terkait ancaman penggunaan aparat hukum seperti polisi, jaksa, dan KPK sangat berbahaya. Ia meminta Jokowi untuk mengklarifikasi hal tersebut.
"Rekamannya kan sangat jelas. Kami meminta klarifikasi, karena itu sangat berbahaya dan tidak boleh diucapkan oleh seorang Presiden," kata Hasto di Jakarta, Minggu (18/8).
Ia berpendapat, seorang Presiden seharusnya bicara soal keberanian dalam menyelesaikan sejumlah masalah yang merugikan masyarakat, misalnya judi daring, pencurian kekayaan alam, dan korupsi.
Baca juga : Isu Reshuffle Intai PDIP, Hasto: Bersih-Bersih Lebih Awal
"Presiden itu ucapannya harus, 'Siapa yang menjadi bandar judi online saya tangkap, siapa yang mencuri kekayaan alam dengan ilegal mining itu saya tangkap, siapa yang korupsi itu saya tangkap'," terangnya.
Pada momen HUT ke-79 RI, Hasto mengajak masyarkat untuk berani mengkritik. Baginya, masyarakat dapat memaknai semangat kemerdekaan dengan berkaca pada langkah Presiden Soekarno saat membacakan naskah proklamasi.
"Masak republik dibangun dengan keberanian lalu kita sekarang takut. Proklamasi mengajarkan kita untuk berani," pungkasnya.
Baca juga : Pakar Telematika Sebut Rekaman Suara Jokowi soal Intimidasi Asli 100%
Sebelumnya, Istana telah menyatakan bahwa rekaman suara Jokowi yang diperdengarkan Hasto adalah fitnah. Tidak benar, kata Stafsus Presiden, Grace Natalie, bahwa Jokowi menggunakan aparat penegak hukum untuk mengintimidasi.
Grace menjelaskan, rekaman suara tersebut adalah potongan dari sambutan Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul pada 13 November 2019.
"Dalam sambutan itu, Presiden justru mengingatkan pemda dan aparat penegak hukum agar tidak main-main dan mengintimidasi orang terkait lelang dan perizinan," terang Grace. (J-2)
Hasto menjelaskan Megawati telah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Sabtu (16/8), untuk mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Hasto menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya jurnalis mengenai adanya pertemuan Megawati dengan Prabowo setelah pemberian amnesti.
PDIP mengungkap alasan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
Wamenaker Noel ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3), Jumat (22/8).
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Komjak menilai tidak ada pelanggaran atau penyimpangan yang ditemukan dalam perkara korupsi impor gula dengan terdakwa Tom Lembong. Pernyataan Komjak disayangkan
Komnas Perempuan menyoroti praktik penyiksaan seksual yang melibatkan aparat penegak hukum. Laporan tahunan lembaga tersebut mencatat setidaknya ada 13 kasus penyiksaan seksual di 2024
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
SEBAGAI salah satu kejahatan lintas negara, praktik judi online (judol) di Indonesia membutuhkan penanganan secara komprehensif. Bank Indonesia harus lebih tegas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved