Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan komentar terkait isu kocok ulang atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju di sisa akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Pihaknya tak menyoalkan jika ada menteri dari PDI Perjuangan yang ditarik oleh Jokowi.
Menurut Hasto, langkah itu justru ditanggapi PDI Perjuangan secara positif. "Enggak ada masalah, tinggal berapa hari. Malah bisa siap-siap bersih-bersih lebih awal," katanya, di Jakarta, Minggu (18/8).
Salah satu menteri PDI Perjuangan yang dikabarkan bakal di-reshuffle adalah Yasonna Laoly. Ia menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sejak Jokowi menjabat Presiden RI periode pertama.
Sebelumnya, Yasonna sudah menanggapi santai isu kocok ulang kabinet tersebut. Ia mengaku sudah siap jika posisinya diganti dengan orang lain oleh Jokowi. Baginya, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. "I am more ready (saya sangat siap)," ujar Yasonna, kemarin.
Selain Yasonna, masih ada empat kader PDI Perjuangan lain yang berada dalam Kabinet Indonesia Maju. Kelimanya adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Azwar Anas. (J-2)
KPK akan menghormati semua keputusan hakim atas vonis Hasto, nanti. Pembacaan putusan nasib Politikus PDIP itu diharap berjalan dengan lancar.
Pengamanan dilakukan di dalam ruang sidang maupun di luar gedung PN untuk mengamankan massa yang akan menyampaikan pendapatnya dan pengerahan anggota juga untuk mengantisipasi bentrok.
Uang receh sebagai simbol kasus Hasto yang dianggap masalah receh karena sudah ada putusan peradilan pada 2020 sehingga tidak perlu lagi disidangkan.
Hasto menyebut nama Jokowi, Gibran dan Bobby dalam nota pembelaannya atau pleidoi. Kasus hukumnya dikatakan sebagai akibat sikap kritisnya terhadap sejumlah peristiwa politik.
PAKAR hukum pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
HASTO Kristiyanto dipastikan masih menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) setelah dituntut 7 tahun penjara
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved