Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin merespons soal rencana kehadiran Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus. Dia mengaku belum mengetahui soal KIM plus tersebut.
"Nah, sampai hari ini saya enggak ngerti KIM plus itu apa," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (6/8).
Cak Imin menekankan bahwa pihaknya serius menatap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 bersama-sama. Dia pun berkelakar bahwa tidak ada yang namanya KIM ke depannya.
"Kalau sudah pilkada, ya sudah semua pihak sama, tidak ada KIM, tidak ada Jong-un, tidak ada kimchi, enggak ada," ujar Cak Imin.
Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada KIM plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Poros ini akan ketambahan tambahan partai politik (parpol) pendukung. "Ada Koalisi Indonesia Maju Plus nanti," kata Dasco di Jakarta Pusat, Rabu (31/7). (J-2)
Gagasan koalisi permanen dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika bersilaturahmi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus
koalisi permanen yang terdiri atas gabungan partai politik pendukung pemerintah, dinilai lebih cocok diterapkan di negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer.
Koalisi permanen untuk KIM Plus diklaim untuk menjaga persatuan dan kerukunan bangsa, bukan karena aturan baru mengenai ambang batas pencalonan presiden
Surya Paloh menilai koalisi permanen yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan usulan yang baik dan patut untuk dipertimbangkan.
Said Abdullah mengatakan bahwa partai tersebut menghormati gagasan Presiden Prabowo Subianto soal Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menjadi koalisi permanen.
WAKIL Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, Prabowo Subianto akan maju kembali di Pilpres 2029.
MENKO PM Muhaimin Iskandar memastikan sebanyak 106 ribu peserta data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang merupakan pasien katastropik sudah aktif kembali.
MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam pemutakhiran data PBI JKN.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved