Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PRESIDEN Joko Widodo diminta tak perlu mengurusi pekerjaan rumah pemerintah selanjutnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menanggapi pernyataan Jokowi dalam rapat terbatas terkait RAPBN 2025.
Dalam rapat yang digelar Senin (5/8) pagi, Presiden menekankan bahwa RAPBN 2025 harus mengakomodir semua program Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024.
Bagi Firman, upaya memuluskan masa transisi dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya tak perlu ditunjukkan dengan cara-cara yang dilakukan Jokowi saat ini. Ia menegaskan, rakyat memilih sampai 2024 saja.
Baca juga : Jokowi: RAPBN 2025 harus Akomodasi Semua Program Pemerintahan Prabowo Subianto
"(Presiden Jokowi) tidak perlu berkomentar tentang what to do untuk pemerintahan selanjutnya. Biarkan saja pemerintahan berikutnya meng-handle semua urusan," kata Firman kepada Media Indonesia, Senin (5/8).
Menurutnya, pernyataan Jokowi di hadapan para menteri saat rapat terbatas itu menunjukkan bahwa Presiden belum fasih memahami pergantian kekuasaan secara demokratis. Firman meminta Presiden Jokowi memahami bahwa masa jabatan yang diembannya akan berakhir pada tahun ini.
Di sisi lain, Jokowi juga harus menghargai pilihan rakyat pada Pilpres 2024 yang memilih Prabowo-Gibran. Ia menekankan bahwa Prabowo-Gibran perlu menyelesaikan program kerja mereka sendiri.
Baca juga : DKPP Pecat Ketua KPU, Wakil Ketua TKN Pastikan tidak Ada Cawe-cawe Presiden
"Harus dihargai bahwa pilihan rakyat memilih Prabowo-Gibran, dan Prabowo saya kira juga bukan presiden yang akan mudah diatur nantinya," terangnya.
Adapun Firman menyebut sikap Jokowi yang memerintahkan anak buahnya mengakomodir program Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025 sudah dapat diprediksi. Sebab, sejak pencalonan presiden-wakil presiden Pilpres 2024, Presiden sudah menyatakan diri ikut cawe-cawe.
"Jadi ini situasi yang sangat sudah bisa diprediksi," pungkasnya. (Z-8)
Realisasi penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Sumatra Barat telah menyentuh 94%. Secara total, sebanyak 174.203 pekerja di provinsi tersebut sudah menerima manfaat.
Ada peluang PDI Perjuangan (PDIP) menggelar kongres seusai Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota Fraksi PDIP se-Indonesia yang berlangsung pada 30–31 Juli 2025 di Sanur, Bali.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos Pekanbaru, Riau, pada Senin (28/7).
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Akan lebih bijak jika Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristiyanto bersalah, dalam kasus dugaan suap pada proses PAW anggota DPR untuk Harun Masiku.
Menurut Maqdir, jika benar Hasto menerima amnesti, hal itu menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin kasus ini dipersepsikan sebagai upaya politisasi.
Megawati juga mendorong seluruh kader dalam Bimtek PDIP untuk memberi dukungan terhadap pemerintah, selama kebijakan yang diambil berpihak pada rakyat
Kepala Negara memberikan arahan agar tindakan tegas diambil terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Amran juga menyebut berdasarkan arahan Presiden Prabowo, proses penegakkan hukum harus berjalan
Target 20 juta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum 17 Agustus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto diyakini dapat tercapai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved