Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PRESIDEN Joko Widodo diminta tak perlu mengurusi pekerjaan rumah pemerintah selanjutnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menanggapi pernyataan Jokowi dalam rapat terbatas terkait RAPBN 2025.
Dalam rapat yang digelar Senin (5/8) pagi, Presiden menekankan bahwa RAPBN 2025 harus mengakomodir semua program Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024.
Bagi Firman, upaya memuluskan masa transisi dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya tak perlu ditunjukkan dengan cara-cara yang dilakukan Jokowi saat ini. Ia menegaskan, rakyat memilih sampai 2024 saja.
Baca juga : Jokowi: RAPBN 2025 harus Akomodasi Semua Program Pemerintahan Prabowo Subianto
"(Presiden Jokowi) tidak perlu berkomentar tentang what to do untuk pemerintahan selanjutnya. Biarkan saja pemerintahan berikutnya meng-handle semua urusan," kata Firman kepada Media Indonesia, Senin (5/8).
Menurutnya, pernyataan Jokowi di hadapan para menteri saat rapat terbatas itu menunjukkan bahwa Presiden belum fasih memahami pergantian kekuasaan secara demokratis. Firman meminta Presiden Jokowi memahami bahwa masa jabatan yang diembannya akan berakhir pada tahun ini.
Di sisi lain, Jokowi juga harus menghargai pilihan rakyat pada Pilpres 2024 yang memilih Prabowo-Gibran. Ia menekankan bahwa Prabowo-Gibran perlu menyelesaikan program kerja mereka sendiri.
Baca juga : DKPP Pecat Ketua KPU, Wakil Ketua TKN Pastikan tidak Ada Cawe-cawe Presiden
"Harus dihargai bahwa pilihan rakyat memilih Prabowo-Gibran, dan Prabowo saya kira juga bukan presiden yang akan mudah diatur nantinya," terangnya.
Adapun Firman menyebut sikap Jokowi yang memerintahkan anak buahnya mengakomodir program Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025 sudah dapat diprediksi. Sebab, sejak pencalonan presiden-wakil presiden Pilpres 2024, Presiden sudah menyatakan diri ikut cawe-cawe.
"Jadi ini situasi yang sangat sudah bisa diprediksi," pungkasnya. (Z-8)
WACANA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua dinilai sebagai kesempatan bagus.
Gibran menegaskan tidak keberatan berkantor di mana pun, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun Papua, jika memang diperlukan.
Beda Pandangan soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Presiden Prabowo Subianto.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya sendiri mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua.
Politikus PDIP Deddy Sitorus menyambut baik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut bakal berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Subianto mengundang Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva merayakan ulang tahun di Indonesia pada Oktober 2025
DIREKTUR Eksekutif Observo Center, Muhammad Arwani Deni mendorong agar program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) bersih dari praktik-praktik manipulatif
Wacana Presiden Prabowo Subianto akan memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua perlu dipertimbangkan secara matang.
GAGALNYA negosiasi Indonesia dengan Amerika Serikat untuk mencegah tarif 32% semestinya dipandang sebagai peringatan serius bagi pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto menyinggung dampak perubahan iklim yang dirasakan Indonesia dalam KTT ke-17 BRICS di Brasil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved