Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pihaknya sudah rampung melakukan kajian terkait pelantikan pasangan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024. Hasil kajian menyimpulkan bahwa pelantikan itu bakal digelar antara akhir Januari atau awal Februari 2025.
Kepastian mengenai jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 menjadi hal krusial bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, tanggal itu bakal dijadikan patokan syarat usia minimum bakal pasangan calon kepala daerah saat mendaftar ke KPU daerah pada 27-29 Agustus 2024.
Tafsir mengenai syarat usia itu telah diubah oleh Mahkamah Agung (MA) yang menegaskan bahwa syarat usia minimum 30 tahun bagi pasangan calon gubernur-wakil gubernur dan 25 tahun bagi pasangan calon bupati-wakil bupati atau calon wali kota-wakil wali kota dihitung saat pasangan calon terpilih dilantik, bukan ditetapkan sebagai pasangan calon.
Baca juga : Mendagri Sebut Ada Kekosongan Pemimpin di 545 Daerah Bila Pilkada Tak Dipercepat
Tito mengatakan, KPU sudah resmi bersurat kepada pihaknya terkait kepastian tanggal pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024. "Kami sudah melakukan exercise (kajian mengenai tanggal pelantikan), lebih kurang akhir Januari atau awal Februari (2025)," ujarnya di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (5/8).
Menurut Tito, rentang perkiraan tanggal pelantikan kepala daerah itu belum ditetapkan oleh Kemendagri selaku pihak yang bertanggung jawab menggelar pelantikan kepala daerah. Namun, tanggal tersebut sudah disosialisasikan ke KPU selaku penyelenggara pilkada.
Ia menjelaskan, rencana pelantikan pada akhir Januari atau awal Februari 2025 sudah memperhatikan adanya potensi sengketa hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, Tito yakin bahwa hasil Pilkada 2024 yang digelar 27 November dan ditetapkan pada 16 Desember mendatang bakal disengketakan oleh para peserta ke MK.
"Itu (sengketa hasil Pilkada 2024) diperkirakan sampai dengan akhir Januari. Jadi paling mungkin pelantikan serentak bagi daerah yang tidak ada sengketa, itu akhir Januari atau awal Februari 2025," pungkasanya. (J-2)
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ratusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merugi dan dalam kondisi tidak sehat karena diisi oleh orang titipan yang tidak profesional.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua dinilai sebagai preseden buruk dalam komunikasi politik kabinet.
Mendagri mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan industri hospitality.
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengaku kasihan dengan Presiden Prabowo Subianto yang kerap turun tangan selesaikan polemik para menterinya
KAPOLDA Metro Jaya Irjen Karyoto melantik lima pejabat utama (PJU) dan lima Kapolres di lingkungan Polda Metro Jaya, pada Senin (21/7).
Bupati Om Zein--sapannya-- menegaskan rotasi jabatan ini merupakan bagian dari penyegaran birokrasi serta penegasan kembali tanggung jawab para pejabat.
Bupati Kabupaten Sorong, Johny Kamuru, memimpin pelantikan Direktur Utama PT. Malamoi Olom Wobok (Perseroda) yang beroperasi di Kawasan Ekonomi khusus (KEK) Sorong.
Dalam arahannya Muhidin berharap pasangan Lisa-Wartono mampu mengemban amanah dan menjalankan tugas dengan baik, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memilih meninggalkan ruangan acara pelantikan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Didi Sukyadi.
Acara pelantikan ini menjadi momen penting bagi para tenaga honorer dan tenaga kerja non-ASN yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan publik di Kota Bengkulu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved