Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SIAPA saja peserta yang lulus dalam seleksi pimpinan Komisi Anti Korupsi (KPK) harus sudah selesai dengan dirinya. Artinya pimpinan KPK harus memiliki ketegasan dan komitmen anti korupsi di atas rerata dibandingkan pimpinan di intitusi lain.
"Saya berharap sekali pansel ini dapat dapat memilih calon-calon pimpinan dan dewas KPK yang berintegritas dan telah selesai degan hidupnya. Artinya dia sudah tidak repot lagi dengan harta," ujar anggota Komisi III DPR RI Santoso, Rabu (24/7).
Dia menuturkan untuk mendapatkan pimpinan KPK yang berintegritas sesuai keinginan publik dan UU, semua ada di tangan panitia seleksi (pansel). Maka pansel sudah seharusnya berani dan memiliki taji dalam menyeleksi termasuk membuat terobosan dalam menyeleksi.
Baca juga : Pansel Harus Tumbuhkan Optimistis Publik terhadap KPK
"Pimpinan KPK ini harus khusus artinya seleksinya tidak boleh sembarangan dan harus betul-betul ketat. Maka seleksi ini harus ada terobosan baru yang bisa mengunci calon pimpinan KPK agar tidak korupsi atau terlibat masalah tercela lainnya"
Dia mencontohkan perilaku korupsi tidak berdiri sendiri. Pelaku bisa dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya. Lingkungan keluarga contohnya juga menjadi unsur terpenting dalam memberikan pengaruh buruk atau sebaliknya.
"Makanya pola baru seleksi para calon yang lulus juga dipanggil semua keluarganya untuk membuat pakta integritas. Jadi jangan calonnya saja tapi juga dikunci dari keluarganya. Jadi jangan sampai lagi seperti pimpinan KPK sekarang," cetusnya.
Baca juga : Pansel Belum Dibentuk, Seleksi Pimpinan KPK Tetap Dilakukan
Cara tersebut diyakini politisi Partai Demokrat ini memberikan pengaruh besar terhadap upaya meminimalisir peluang koruptif khususnya terhadap calon pimpinan KPK.
"Ini bukan lagi harus bertaji tapi betul-betul selektif," tukasnya.
Sebelumnya pansel calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (Dewas) memaparkan sebanyak 318 peserta yang lolos dalam seleksi administrasi. Sebanyak delapan internal lembaga antirasuah dinyatakan lolos tahapan tersebut. (Z-6)
Ketua Pansel Melani Budianta menyampaikan selama hampir 7 bulan pansel bekerja secara seksama dan berhati-hati, mulai dari seleksi Tahap I hingga IV.
Pansel calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 telah memberikan masing-masing 10 nama kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Jokowi nantinya akan menyerahkan nama-nama itu kepada DPR untuk mengikuti fit and proper test. Penguji mereka merupakan legislator periode baru.
Sejak awal seluruh peserta sudah diklasifikasikan, bahkan dengan pengodean nomor peserta, maka pada proses akhir seleksi status tersebut tidak bisa dirubah
Salah satu peserta calon anggota Kompolnas berinisial DSB terdaftar dari unsur Pakar Kepolisian (PK), namun saat lolos dalam tahap 12 besar statusnya berubah mewakili Tokoh Masyarakat (TM).
Salah satu peserta meminta klarifikasi kepada Pansel tentang peralihan status DSB, dari unsur Pakar Kepolisian menjadi unsur Tokoh Masyarakat,
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
PROSES pemeriksaan terhadap Bupati Pati setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dialihkan lokasinya ke Polres Kudus.
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN).
Kasus ini bermula ketika KPK melakukan OTT ketiga di tahun 2026 di Kabupaten Pati pada 19 Januari lalu yang menangkap Sudewo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, salah satu tokoh pengunjuk rasa di Kabupaten Pati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved