Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
SIAPA saja peserta yang lulus dalam seleksi pimpinan Komisi Anti Korupsi (KPK) harus sudah selesai dengan dirinya. Artinya pimpinan KPK harus memiliki ketegasan dan komitmen anti korupsi di atas rerata dibandingkan pimpinan di intitusi lain.
"Saya berharap sekali pansel ini dapat dapat memilih calon-calon pimpinan dan dewas KPK yang berintegritas dan telah selesai degan hidupnya. Artinya dia sudah tidak repot lagi dengan harta," ujar anggota Komisi III DPR RI Santoso, Rabu (24/7).
Dia menuturkan untuk mendapatkan pimpinan KPK yang berintegritas sesuai keinginan publik dan UU, semua ada di tangan panitia seleksi (pansel). Maka pansel sudah seharusnya berani dan memiliki taji dalam menyeleksi termasuk membuat terobosan dalam menyeleksi.
Baca juga : Pansel Harus Tumbuhkan Optimistis Publik terhadap KPK
"Pimpinan KPK ini harus khusus artinya seleksinya tidak boleh sembarangan dan harus betul-betul ketat. Maka seleksi ini harus ada terobosan baru yang bisa mengunci calon pimpinan KPK agar tidak korupsi atau terlibat masalah tercela lainnya"
Dia mencontohkan perilaku korupsi tidak berdiri sendiri. Pelaku bisa dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya. Lingkungan keluarga contohnya juga menjadi unsur terpenting dalam memberikan pengaruh buruk atau sebaliknya.
"Makanya pola baru seleksi para calon yang lulus juga dipanggil semua keluarganya untuk membuat pakta integritas. Jadi jangan calonnya saja tapi juga dikunci dari keluarganya. Jadi jangan sampai lagi seperti pimpinan KPK sekarang," cetusnya.
Baca juga : Pansel Belum Dibentuk, Seleksi Pimpinan KPK Tetap Dilakukan
Cara tersebut diyakini politisi Partai Demokrat ini memberikan pengaruh besar terhadap upaya meminimalisir peluang koruptif khususnya terhadap calon pimpinan KPK.
"Ini bukan lagi harus bertaji tapi betul-betul selektif," tukasnya.
Sebelumnya pansel calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (Dewas) memaparkan sebanyak 318 peserta yang lolos dalam seleksi administrasi. Sebanyak delapan internal lembaga antirasuah dinyatakan lolos tahapan tersebut. (Z-6)
Ketua Pansel Melani Budianta menyampaikan selama hampir 7 bulan pansel bekerja secara seksama dan berhati-hati, mulai dari seleksi Tahap I hingga IV.
Pansel calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 telah memberikan masing-masing 10 nama kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Jokowi nantinya akan menyerahkan nama-nama itu kepada DPR untuk mengikuti fit and proper test. Penguji mereka merupakan legislator periode baru.
Sejak awal seluruh peserta sudah diklasifikasikan, bahkan dengan pengodean nomor peserta, maka pada proses akhir seleksi status tersebut tidak bisa dirubah
Salah satu peserta calon anggota Kompolnas berinisial DSB terdaftar dari unsur Pakar Kepolisian (PK), namun saat lolos dalam tahap 12 besar statusnya berubah mewakili Tokoh Masyarakat (TM).
Salah satu peserta meminta klarifikasi kepada Pansel tentang peralihan status DSB, dari unsur Pakar Kepolisian menjadi unsur Tokoh Masyarakat,
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
KPK mengungkap adanya dugaan manipulasi fasilitas yang diterima sejumlah jamaah haji dalam kasus korupsi kuota haji Kemenag
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan pada Inhutani V.
Lebih jauh Trubus mengungkapkan bahwa strategi PDIP untuk mempertahankan Hasto sebagai Sekjen lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya.
KPK menggeledah dua lokasi terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji 2024 pada Rabu (13/8).
Penyidik KPK menyita sebuah mobil dan sejumlah dokumen dari penggeledahan terkait korupsi kuota haji
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved