Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SIAPA saja peserta yang lulus dalam seleksi pimpinan Komisi Anti Korupsi (KPK) harus sudah selesai dengan dirinya. Artinya pimpinan KPK harus memiliki ketegasan dan komitmen anti korupsi di atas rerata dibandingkan pimpinan di intitusi lain.
"Saya berharap sekali pansel ini dapat dapat memilih calon-calon pimpinan dan dewas KPK yang berintegritas dan telah selesai degan hidupnya. Artinya dia sudah tidak repot lagi dengan harta," ujar anggota Komisi III DPR RI Santoso, Rabu (24/7).
Dia menuturkan untuk mendapatkan pimpinan KPK yang berintegritas sesuai keinginan publik dan UU, semua ada di tangan panitia seleksi (pansel). Maka pansel sudah seharusnya berani dan memiliki taji dalam menyeleksi termasuk membuat terobosan dalam menyeleksi.
Baca juga : Pansel Harus Tumbuhkan Optimistis Publik terhadap KPK
"Pimpinan KPK ini harus khusus artinya seleksinya tidak boleh sembarangan dan harus betul-betul ketat. Maka seleksi ini harus ada terobosan baru yang bisa mengunci calon pimpinan KPK agar tidak korupsi atau terlibat masalah tercela lainnya"
Dia mencontohkan perilaku korupsi tidak berdiri sendiri. Pelaku bisa dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya. Lingkungan keluarga contohnya juga menjadi unsur terpenting dalam memberikan pengaruh buruk atau sebaliknya.
"Makanya pola baru seleksi para calon yang lulus juga dipanggil semua keluarganya untuk membuat pakta integritas. Jadi jangan calonnya saja tapi juga dikunci dari keluarganya. Jadi jangan sampai lagi seperti pimpinan KPK sekarang," cetusnya.
Baca juga : Pansel Belum Dibentuk, Seleksi Pimpinan KPK Tetap Dilakukan
Cara tersebut diyakini politisi Partai Demokrat ini memberikan pengaruh besar terhadap upaya meminimalisir peluang koruptif khususnya terhadap calon pimpinan KPK.
"Ini bukan lagi harus bertaji tapi betul-betul selektif," tukasnya.
Sebelumnya pansel calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (Dewas) memaparkan sebanyak 318 peserta yang lolos dalam seleksi administrasi. Sebanyak delapan internal lembaga antirasuah dinyatakan lolos tahapan tersebut. (Z-6)
Salah satu peserta meminta klarifikasi kepada Pansel tentang peralihan status DSB, dari unsur Pakar Kepolisian menjadi unsur Tokoh Masyarakat,
Salah satu peserta calon anggota Kompolnas berinisial DSB terdaftar dari unsur Pakar Kepolisian (PK), namun saat lolos dalam tahap 12 besar statusnya berubah mewakili Tokoh Masyarakat (TM).
Sejak awal seluruh peserta sudah diklasifikasikan, bahkan dengan pengodean nomor peserta, maka pada proses akhir seleksi status tersebut tidak bisa dirubah
Johnny menyatakan, Pansel Anggota KPI Pusat Periode 2022-2025 diketuai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong,
P2G mengecam proses perekrutan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang carut marut
Hasil seleksi PPPK tahun 2022 untuk jabatan fungsional guru pada Kamis, 9 Maret 2023.
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved