107 Orang Lolos Seleksi Administrasi Calon Anggota Kompolnas

Prabowo: Jangan Gunakan Hukum untuk Libas Lawan Politik

Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik. 

Survei: 81,2 Persen Masyarakat Tolak Polri di Bawah Kementerian

Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.

Kasus Hogi Minaya dan Penjual Es Gabus, Polisi Dinilai tak Lagi Menghayati Peran Pelayan Publik

kasus yang menimpa Hogi Minaya di Sleman, Yogyakarta serta arogansi terhadap penjual es gabus menunjukkan polisi tidak lagi menghayati perannya sebagai pelayan masyarakat.

Wacana Polri di Bawah Kementerian Menarik Banyak Perhatian Masyarakat

Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.

Posisi Polri di Bawah Presiden Disebut untuk Menjaga Netralitas Institusi

Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.

Pengamat Nilai Rekomendasi Kompolnas Soal Reformasi Polri Bersifat Normatif

Sifat rekomendasi tersebut cenderung konvensional dan sudah umum dikenal dalam diskursus reformasi kepolisian di Indonesia.

Penegak Hukum Diminta Profesional Terapkan KUHP Baru

IMPLEMENTASI KUHP baru atau UU No. 1 Tahun 2023 menjadi polemik dalam persidangan kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Budi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (27/1). 

Tokoh Perempuan Enita Adyalaksmita Kembali Terpilih sebagai Ketua Umum HAPI Periode 2025–2030

Enita juga menyampaikan pesan penting kepada seluruh pengurus dan anggota HAPI agar menjadikan organisasi sebagai ruang pembelajaran bersama, bukan sekadar wadah administratif.

Legislator NasDem Sebut KUHAP Baru Perkuat Posisi Advokat demi Kesetaraan Warga di Mata Hukum

Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru

Integritas Hukum Rapuh, KPK Mesti Putus Rantai Korupsi Peradilan

Keterlibatan aktor kunci dalam sistem peradilan secara otomatis meruntuhkan kepercayaan publik. 

Komisi Percepatan Reformasi Polri Serap Masukan dari Lembaga Pengawas hingga Advokat

Ia menambahkan bahwa rekomendasi tersebut akan dipublikasikan dan komisi wajib melaporkan hasil kerja kepada Presiden.

Peradi Dorong Calon Advokat Menjunjung Etika dan Tanggung Jawab Moral

Peradi berkomitmen melahirkan advokat berkualitas yang mampu menjalankan fungsi penegakan hukum sekaligus menjaga keadilan.

Ramadan: Madrasah Penyucian Jiwa dan Rekonstruksi Peradaban

Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Indonesia

Humility is Endless: Etika Kepemimpinan yang Sering Hilang dalam Politik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia