Calon Pimpinan KPK Harus Mampu Atasi Berbagai Tantangan Pemberantasan Korupsi

SEJAK didirikan di tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadi salah satu lembaga penting sebagai upaya memberantas korupsi di Indonesia. Sekretaris Dewan Nasional Setara, Antonius Benny Susetyo independensi KPK menjadi salah satu tantangan yang masih dihadapi oleh lembaga anti rasuah tersebut. 

Independensi KPK sering kali terancam oleh intervensi politik, sementara kredibilitasnya di mata publik harus dijaga secara konsisten. Di masa mendatang, tantangan yang dihadapi oleh KPK semakin kompleks seiring dengan dinamika politik dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

"KPK didirikan sebagai respons atas tingginya tingkat korupsi di Indonesia yang telah merajalela di berbagai sektor kehidupan negara. Pada awalnya, KPK memiliki mandat yang kuat untuk menyelidiki, menuntut, dan memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Berbagai kasus yang ditangani oleh KPK, seperti kasus Century dan kasus-kasus besar lainnya, menunjukkan peran strategis lembaga ini dalam membersihkan sistem pemerintahan dari korupsi," kata Benny dalam keterangan resminya dikutip di Jakarta, Selasa (23/7). 

Baca juga : Pengamat Maritim Sebut Pimpinan KPK Bisa dari Berbagai Latar Belakang Profesi

Sejak awal, KPK menghadapi berbagai tantangan, baik dari internal maupun eksternal. Tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga independensinya dari tekanan politik dan kepentingan-kepentingan tertentu yang berusaha mengendalikan jalannya lembaga ini.

“Pemimpin KPK idealnya adalah mereka yang tidak hanya memiliki integritas dan keberanian, tetapi juga memiliki sifat seorang negarawan. Mereka harus mampu menjaga independensi KPK dari intervensi politik, fokus pada penanganan masalah besar yang mempengaruhi negara, dan membangun kerja sama yang efektif dengan lembaga lainnya Integritas merupakan karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin KPK,” lanjutnya. 

Integritas memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil selalu berdasarkan pada prinsip-prinsip moral yang tinggi, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau tekanan eksternal. Keberanian diperlukan untuk menghadapi tekanan dan tantangan yang mungkin muncul dalam memerangi korupsi. Pemimpin KPK harus bersedia mengambil risiko dan tidak gentar dalam menghadapi pejabat-pejabat tinggi yang terlibat dalam praktik korupsi.

Baca juga : DPR Ingatkan Capim KPK tidak Cari Keuntungan Pribadi

"Seorang negarawan adalah pemimpin yang memiliki pandangan jauh ke depan, fokus pada kepentingan negara dan bangsa. Mereka tidak terjebak dalam kepentingan sektoral atau politik sempit, tetapi mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan terhadap masyarakat secara luas," jelasnya.

Lebih lanjut, salah satu tantangan terbesar bagi KPK adalah intervensi politik. Pemilihan pimpinan KPK yang melalui proses politik bisa mengancam independensi lembaga ini. Interaksi antara kekuasaan politik dan lembaga penegak hukum sering kali menciptakan dinamika yang mempersulit upaya pemberantasan korupsi yang efektif.

"Kredibilitas KPK sangat penting dalam mendapatkan dukungan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat yang kuat, KPK sulit untuk beroperasi secara efektif. Walaupun KPK telah berhasil menangani banyak kasus besar, namun beberapa kontroversi dan persepsi negatif dari sebagian masyarakat dapat menggerus kredibilitas lembaga ini," ujarnya.

Baca juga : Pendaftaran Ditutup, Ada 318 Orang Daftar Capim KPK

Kelompok-kelompok yang terlibat dalam praktik korupsi memiliki kepentingan besar untuk memuluskan langkahnya masing-masing. Mereka sering kali menggunakan berbagai cara untuk menghambat upaya KPK, baik melalui tekanan politik maupun media.

“KPK juga harus mampu menjalin kerja sama yang baik dengan institusi lain seperti kepolisian dan kejaksaan agar penanganan kasus-kasus korupsi dapat berjalan lancar. Koordinasi yang buruk atau tumpang tindih wewenang bisa menghambat efektivitas lembaga ini," tambahnya.

Perubahan dalam sistem hukum dan peraturan pemerintah juga dapat mempengaruhi operasional KPK. Kejelasan dalam regulasi dan kebijakan sangat penting untuk memastikan KPK dapat bekerja secara efektif dan sesuai dengan mandatnya. Untuk mengatasi intervensi politik, perlu ada upaya untuk menguatkan independensi KPK dalam menjalankan tugasnya.

Baca juga : Pansel Diminta Jeli Lihat Rekam Jejak Capim dari Internal KPK

"Ini termasuk dalam proses pemilihan pimpinan KPK serta dalam pengawasan terhadap pengaruh politik terhadap keputusan-keputusan strategis lembaga ini. KPK harus menjadi teladan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Proses penyelidikan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK haruslah transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik," sebutnya.

Pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pemberantasan korupsi dan peran KPK dalam melaksanakan tugasnya perlu ditingkatkan. Kampanye antikorupsi yang efektif juga dapat membantu membangun dukungan publik yang lebih kuat terhadap KPK. Media dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan dukungan terhadap upaya KPK.

Masih dikatakannya, keterlibatan mereka dalam mengawasi jalannya KPK dan memberitakan kasus-kasus korupsi dapat membantu membangun tekanan publik terhadap para pelaku korupsi. Kerja sama yang efektif antara KPK, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya perlu ditingkatkan. Ini termasuk dalam hal pembagian tugas yang jelas dan kolaborasi yang intensif dalam penanganan kasus-kasus korupsi.

Beberapa kasus penting yang ditangani oleh KPK, seperti kasus Century dan kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, memberikan gambaran mengenai peran serta tantangan yang dihadapi oleh KPK dalam memerangi korupsi. 

"Kasus-kasus ini juga memberikan pelajaran berharga bagi KPK dalam menghadapi tekanan politik dan upaya-upaya untuk melemahkan lembaga ini. Pemberantasan korupsi juga harus dilakukan dengan memperhatikan masalah-masalah etis," sebutnya. (Z-8)