Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PROSES seleksi calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus berlangsung. Pansel capim KPK menyebut total pendaftar mencapai 525 orang dengan berbagai latar belakang pendidikan dan profesi.
Pengamat maritik dari IKAL Strategic Center (ISC) Marcellus Hakeng Jayawibawa menyebut keberadaan pimpinan KPK dari sektor dinilai bisa memperkuat lembaga antirasuah tersebut dalam mengatasi korupsi di sektor kelautan sebagaimana dugaan korupsi pengadaan Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Ada usulan untuk memberikan ruang kepada calon pimpinan KPK yang memiliki latar belakang di dunia maritim. Menurut saya ini merupakan gagasan yang menarik dan strategis,” ujar Hakeng dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (18/7).
Baca juga : Pansel Capim KPK Dihujani Kritik, Istana Bergeming
Hakeng menyebut latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK, diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Terutama yang terkait dengan sektor maritim,” tambahnya.
Lebih lanjut, dia menilai dengan pengetahuan mendalam mengenai isu-isu kelautan, perikanan, pelayaran, dan sumber daya laut, serta pengalaman praktis di dunia maritim, calon pimpinan KPK dengan latar belakang maritim dapat merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif.
“Mereka cenderung memiliki jaringan luas di sektor tersebut yang dapat digunakan untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi lintas sektor dan lintas negara,” ungkapnya.
Sambung dia, kehadiran pimpinan KPK dengan pemahaman yang kuat tentang dunia maritim akan sangat strategis. Pasalnya, Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas laut yang besar, menjadikan sektor maritim sebagai salah satu pilar utama ekonomi dan keamanan nasional. Dalam konteks ini, menurut Hakeng, latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Pengetahuan spesifik tentang isu-isu kelautan memungkinkan mereka untuk memahami kompleksitas sektor ini dan menangani kasus-kasus korupsi dengan lebih efektif,” tegas dia.(Z-8)
Di sidang praperadilan Hasto Kristoyanto, pakar hukum pidana, Jamin Ginting menilai pimpinan KPK tak lagi berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka karena bukan penyidik.
Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap penolakan pimpinan KPK era Firli Bahuri dalam menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi rencana Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mau menggugat keabsahan jabatan Komisioner Lembaga Antirasuah jilid VI ke MK
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2024 akan berakhir pada 20 Desember 2024. Presiden Prabowo Subianto melantik pimpinan dan Dewas KPK pada hari ini.
. Kasus pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dinilai jadi yang paling sulit ditangani Dewas KPK
Berdasarkan komposisi pimpinan KPK 2024-2029 yang terdiri dari unsur kepolisian, jaksa, hakim, dan auditor BPK akan berpengaruh pada independensi KPK.
SETYO Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI. Ia memiliki kekayaan senilai Rp9,6 miliar.
Pada Senin, 18 November, Setyo memaparkan visi misi dan pemikirannya soal lembaga antirasuah pada uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Calon Dewas KPK yang digelar Komisi III DPR RI
KOMISARIS Jenderal Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak dihapus.
Komisi III DPR memutuskan mekanisme pemilihan voting saat menggelar rapat pleno penetapan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) KPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved