Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PROSES seleksi calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus berlangsung. Pansel capim KPK menyebut total pendaftar mencapai 525 orang dengan berbagai latar belakang pendidikan dan profesi.
Pengamat maritik dari IKAL Strategic Center (ISC) Marcellus Hakeng Jayawibawa menyebut keberadaan pimpinan KPK dari sektor dinilai bisa memperkuat lembaga antirasuah tersebut dalam mengatasi korupsi di sektor kelautan sebagaimana dugaan korupsi pengadaan Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Ada usulan untuk memberikan ruang kepada calon pimpinan KPK yang memiliki latar belakang di dunia maritim. Menurut saya ini merupakan gagasan yang menarik dan strategis,” ujar Hakeng dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (18/7).
Baca juga : Pansel Capim KPK Dihujani Kritik, Istana Bergeming
Hakeng menyebut latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK, diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Terutama yang terkait dengan sektor maritim,” tambahnya.
Lebih lanjut, dia menilai dengan pengetahuan mendalam mengenai isu-isu kelautan, perikanan, pelayaran, dan sumber daya laut, serta pengalaman praktis di dunia maritim, calon pimpinan KPK dengan latar belakang maritim dapat merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif.
“Mereka cenderung memiliki jaringan luas di sektor tersebut yang dapat digunakan untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi lintas sektor dan lintas negara,” ungkapnya.
Sambung dia, kehadiran pimpinan KPK dengan pemahaman yang kuat tentang dunia maritim akan sangat strategis. Pasalnya, Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas laut yang besar, menjadikan sektor maritim sebagai salah satu pilar utama ekonomi dan keamanan nasional. Dalam konteks ini, menurut Hakeng, latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Pengetahuan spesifik tentang isu-isu kelautan memungkinkan mereka untuk memahami kompleksitas sektor ini dan menangani kasus-kasus korupsi dengan lebih efektif,” tegas dia.(Z-8)
Ketua KPK 2019 - 2023 Firli Bahuri akan bekerja sekuat tenaga untuk memberantas korupsi yang berhasil dan berdaya guna.
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD tampaknya tidak lagi berpikir untuk melakukan pembenahan sektor hukum di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Cecok itu berlatar belakang Mumtaz dilarang menggunakan telepon seluler (ponsel) ketika pesawat tengah boarding
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengirim surat izin penyitaan dokumen kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini.
Polda Metro Jaya kembali memeriksa tiga saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK.
Mantan pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap mendesak empat pimpinan KPK lainnya membujuk Firli Bahuri menghadiri Polda Metro Jaya.
Pada dasarnya boleh saja dari penegak hukum, entah itu dari instansi Polri maupun kejaksaan mendaftar jadi capim KPK
Ini masih di ranah kewenangan pansel. Kami di Komisi III kan bersifat menunggu,
DI tengah kerasnya kritik publik terhadap kinerja panitia seleksi (pansel), proses seleksi calon pimpinan KPK terus berjalan dan memasuki tahap akhir.
DPR telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo terkait 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantan Korupsi.
Pimpinan KPK lima tahun ke depan harus dapat memaksimalkan aspek tindak pidana pencucian uang yang selama ini kendur.
Namun, Presiden mengingatkan keputusan akhir siapa yang akan menduduki jabatan komisioner KPK diputuskan DPR.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved