Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menginstruksikan ke jajarannya agar penegakan hukum berorientasi pada Kesejahteraan masyarakat. Hal ini tertuang dalam tujuh instruksi kepada para jaksa di acara Upacara Hari Bakti Adhyaksa ke-64.
"Melaksanakan penegakan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," kata Burhanuddin di Badan Diklat Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (22/7).
Instruksi lainnya yakni membangun budaya kerja yang terencana, rukun dan akuntabel dengan terwujudnya kepatuhan internal dengan mitigasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian, jajaran jaksa diminta menggunakan hati nurani dan akal sehat sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas kewenangannya.
Baca juga : Jaksa Agung ST Burhanuddin: Waspadai Upaya Pelemahan Korps Adhyaksa
"Selanjutnya mewujudkan soliditas baik kesamaan pola pikir, pola sikap, pola tindak, dengan mengaktualisasikan prinsip," ucap Burhanuddin.
Instruksi selanjutnya yaitu membenahi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. Lalu jadikan pembinaan pengawasan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan sebagai pedoman.
"Berikutnya persiapkan arah kebiajakan institusi kejaksaan dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045," tandasnya.
Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.
Satgas PKH menjalankan peran sebagai otoritas yang menagih denda terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran hukum.
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan penangkapan tiga oknum jaksa di Banten atas kasus pemerasan dengan perkara tindak pidana umum terkait informasi dan transaksi elektronik (ITE).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sebanyak sembilan orang ditangkap dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terkait jaksa di Banten dan Jakarta.
Ada banyak tujuan mutasi dan rotasi. Antara lain, hal itu untuk penyegaran organisasi atau pegawai, pengisian kekosongan formasi jabatan, pemberian pengalaman.
Perintah itu didasari karena hukuman penjara tidak memberikan efek jera kepada koruptor. Selain itu, negara tetap rugi jika aset yang dikorupsi tidak dikembalikan.
Kasus OTT hakim di PN Depok memicu evaluasi pengawasan peradilan. Komisi Yudisial (KY) dorong sistem preventif dan penguatan integritas sejak rekrutmen hingga promosi hakim.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Menurut Budi, penggeledahan juga terjadi di Kantor Pusat Bea dan Cukai. Total uang yang diambil penyidik masih dihitung.
Amien megaskan pendekatan tersebut berisiko menimbulkan ketakutan dan kehati-hatian berlebihan di kalangan pengambil keputusan serta menciptakan iklim ketidakpastian hukum.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved