Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menginstruksikan ke jajarannya agar penegakan hukum berorientasi pada Kesejahteraan masyarakat. Hal ini tertuang dalam tujuh instruksi kepada para jaksa di acara Upacara Hari Bakti Adhyaksa ke-64.
"Melaksanakan penegakan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," kata Burhanuddin di Badan Diklat Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (22/7).
Instruksi lainnya yakni membangun budaya kerja yang terencana, rukun dan akuntabel dengan terwujudnya kepatuhan internal dengan mitigasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian, jajaran jaksa diminta menggunakan hati nurani dan akal sehat sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas kewenangannya.
Baca juga : Jaksa Agung ST Burhanuddin: Waspadai Upaya Pelemahan Korps Adhyaksa
"Selanjutnya mewujudkan soliditas baik kesamaan pola pikir, pola sikap, pola tindak, dengan mengaktualisasikan prinsip," ucap Burhanuddin.
Instruksi selanjutnya yaitu membenahi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. Lalu jadikan pembinaan pengawasan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan sebagai pedoman.
"Berikutnya persiapkan arah kebiajakan institusi kejaksaan dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045," tandasnya.
Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.
Satgas PKH menjalankan peran sebagai otoritas yang menagih denda terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran hukum.
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan penangkapan tiga oknum jaksa di Banten atas kasus pemerasan dengan perkara tindak pidana umum terkait informasi dan transaksi elektronik (ITE).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sebanyak sembilan orang ditangkap dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terkait jaksa di Banten dan Jakarta.
Ada banyak tujuan mutasi dan rotasi. Antara lain, hal itu untuk penyegaran organisasi atau pegawai, pengisian kekosongan formasi jabatan, pemberian pengalaman.
Perintah itu didasari karena hukuman penjara tidak memberikan efek jera kepada koruptor. Selain itu, negara tetap rugi jika aset yang dikorupsi tidak dikembalikan.
Sekretaris DHS Kristi Noem mengklaim hukum ditegakkan secara adil, meski Jake Tapper mencecar soal pengampunan bagi penyerang polisi di peristiwa 6 Januari.
Evello mendeteksi adanya 65% percakapan yang memberikan apresiasi terhadap penegakan hukum dan legitimasi kepemimpinan.
Nasim juga menilai penanganan perkara ini mencerminkan ironi penegakan hukum. Di tengah banyaknya kasus besar yang berdampak luas namun berjalan lambat.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, penegakan hukum kehutanan dijalankan progresif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang tengah melakukan penyelidikan terkait kayu gelondongan yang hanyut dan menumpuk usai banjir besar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
survei tentang persepsi publik terhadap Polri oleh CISA sebanyak 68,2 persen responden setuju dengan reformasi polri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved