Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PELANTIKAN tiga wakil menteri yang merupakan orang dekat Prabowo Subianto merupakan langkah politik yang saling menguntungkan antara Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Pengamat politik Universitas Al Azhar sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan hal ini merupakan tukar guling kebijakan dan faktor kepentingan untuk saling menguntungkan antara Prabowo dan Jokowi jelang berakhirnya masa jabatan Jokowi.
"Kita sama-sama sudah tahu bahwa Sudaryono mau maju di Jateng sebagai calon gubernur sebagai orang terpercaya Prabowo kemudian dilantik menjadi Wamen. Lalu Ahmad Lutfi Kapolda Jateng maju orangnya Jokowi didukung oleh KIM, Prabowo dan didukung pemerintah. Artinya ini faktor kepentingan yang saling menguntungkan antara Jokowi dan Prabowo," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (20/7).
Baca juga : Jokowi Lantik Tiga Wamen, Apindo: Langkah Memuluskan Transisi
Namun pelantikan ketiganya menjadi wakil menteri merupakan hak prerogatif kepala negara. Meski bisa dibaca antara presiden memiliki kesepakatan bersama saling menguntungkan antara Prabowo dan Jokowi terkait dengan pelantikan wamen selain dukungan di Jawa Tengah.
"Saya melihat pelantikan dari dua kader Gerindra itu orangnya Prabowo untuk magang, agar mereka punya portofolio pengalaman di pemerintahan sehingga bisa jadi nanti di kabinet dia diposisikan menjadi menteri," terangnya.
Selain untuk merumuskan transisi, penempatan ketiganya untuk menjadi menteri di era pemerintahan Prabowo-Gibran bisa saja terjadi.
Baca juga : Istana Konfirmasi Presiden Jokowi Lantik 3 Wakil Menteri Kamis Sore Ini
"Jadi tujuannya agar tahu masalah-masalah sebelum mungkin menjadi menteri nanti di kabinet. Saya melihatnya arahnya ke sana."
Senada, pakar politik UMY Ridho Al Hamdi mengatakan ini merupakan bentuk simbiosis mutualisme yang menguntungkan Jokowi dan Prabowo.
"Bahwa soal intervensi ataupun diintervensi atau mengintervensi tergantung, bisa jadi saling intervensi satu sama lain Jokowi ingin pemerintahannya berlanjut oleh pemerintah yang baru tidak seolah memotong atau pemerintahan Prabowo pun ingin memajukan pemerintahan Jokowi. Jadi ini ada relasi simbiosis mutualisme antara Jokowi dan Prabowo," terangnya.
Pelantikan orang dekat Prabowo menjadi wakil menteri juga menjadi ruang transisi yang smooth dari Jokowi ke Prabowo. Sehingga harapannya dengan menempatkan orang-orang Prabowo transisi ini berjalan secara halus.
"Dan tentu landingnya nanti pemerintahan yang baru ini tidak jauh berbeda sesuai dengan jargon Prabowo yaitu melanjutkan pemerintahan Jokowi," tukasnya. (Sru/Z-7)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
BELAKANGAN ini, rakyat terus ditampar oleh berbagai pemandangan sosial, politik, dan ekonomi yang memilukan.
Apa yang terjadi di Indonesia saat ini telah melampaui frasa serakahnomics seperti diungkapkan Presiden Prabowo Subianto.
MK menyatakan tidak menerima permohonan pengujian materiil UU Kementerian Negara yang mempersoalkan rangkap jabatan wakil menteri
30 Wakil Menteri tercatat rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Simak daftar lengkapnya dan isu konflik kepentingan yang menuai sorotan publik.
Pasalnya dalam undang-undang tersebut mengatur larangan rangkap jabatan terhadap menteri, sementara untuk wakil menteri atau wamen tidak ada larangan serupa.
RIBUAN peserta tumpah ruah di kawasan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam gelaran akbar Fun Walk Festival Ika Undip 2025 bertajuk #BocaheDewe.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved