Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui sudah membuka penyidikan dugaan rasuah di Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang. KPK enggan memerinci identitas para tersangka sampai penahanan dilakukan. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menyandang status itu.
Ada tiga tersangka lain yang ditetapkan KPK dalam kasus ini. Mereka yakni Suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Martono, dan pihak swasta Rahmat U Djangkar. Total, ada tiga kasus yang diusut penyidik.
“(Pertama) pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023 sampai dengan 2024,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024.
Baca juga : KPK Buka Penyidikan Baru Kasus Korupsi di Semarang, Kantor Wali Kota Digeledah
Tessa enggan memerinci proyek yang jadi ladang korupsi itu. Perkara kedua terkait pemerasan terhadap pegawai negeri atas pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kota Semarang.
KPK masih enggan memerinci nominal yang diterima tersangka dalam kasus kedua ini. Kemudian, perkara ketiga terkait dengan penerimaan gratifikasi.
“Dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023 sampai dengan 2024,” ujar Tessa.
Baca juga : KPK Tetapkan 21 Tersangka dalam Pengembangan Suap Dana Hibah Jatim
KPK berjanji bakal terbuka dalam penanganan kasus ini. Masyarakat diminta bersabar.
“Proses penyidikan saat ini sedang berjalan,“ ujar Tessa.
Terpisah, KPK menggeledah Kantor Wali Kota Semarang, hari ini. Penyidik tengah mencari bukti kasus di sana dan saat ini masih berlangsung.
(Z-9)
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat kasus pemberian kredit terhadap PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan entitas anak usaha oleh tiga bank daerah mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Banyak niat jahat yang disepakati hakim terjadi, berdasarkan uraian vonis yang dibacakan.
KPK sebelumnya menerima lima laporan atas dugaan korupsi penentuan kuota haji. Salah satunya menyasarkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Pengadilan berwenang menentukan nasib barang dan uang yang sudah disita terkait kasus ini.
Hakim menilai perintangan penyidikan tidak terbukti karena KPK menuduh perbuatan Hasto dilakukan pada saat penyelidikan.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved