Kasus TPPO Sepanjang 2024 Capai 698 Kejadian, Korban Terbanyak Laki-laki

KASUS Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sepanjang tahun 2024 ini mencapai 698 kejadian yang terdiri dari 302 perempuan dan 396 laki-laki.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum menyebutkan korban TPPO untuk periode Januari sampai Juli 2024 ini adalah 698 orang. Jika dilihat pada 2023, angkanya sampai ribuan.

"Jadi kalau 2023 ini adalah 3.366, sementara untuk yang Januari sampai Juli 2024 adalah 698 orang. Ini data kami dari Polri. Yang terbesar paling banyak adalah dari Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, serta Jawa Barat," kata Woro di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (15/7).

Baca juga : 2.840 Korban TPPO Diselamatkan, Terbanyak Pembantu Rumah Tangga

Provinsi dengan jumlah korban terbanyak pada periode Januari sampai dengan Juli 2024 adalah Provinsi Kepulauan Riau, sebanyak 140 orang, Kalimantan Utara 130 orang, dan Jawa Barat 79 orang.

Ia mengungkapkan para korban TPPO, baik yang terjadi pada 2023 dan saat ini sudah mendapatkan penanganan. Mereka ditangani dalam bentuk pemberian rehabilitasi sosial maupun kewirausahaan.

"Jadi kalau kita lihat tahun 2023 yang sudah direhab sosial dan juga diberikan kewirausahaan itu adalah 1.359. Kemudian tahun 2024 sebesar 728. Jadi ini yang sudah difasilitasi sampai dengan Juli 2024. Ini hasil kami melakukan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga," ujar dia.

Baca juga : Dua Korban TPPO di Libia Berhasil Dipulangkan

Korban yang paling banyak mendapatkan penanganan berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB). NTB merupakan kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan juga termasuk kasus TPPO. Kedua adalah Jawa Timur dan Aceh yang berikutnya

"Kemudian korban TPPO paling banyak dari Malaysia. Jadi yang juga menjadi catatan karena mungkin paling dekat ya. Karena kita berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga mudah sekali perdagangan orang terjadi," ungkapnya.

Selain Malaysia, korban yang berhasil diselamatkan juga berasal dari Suriah, Oman, Myanmar, Irak, Kamboja, Filipina, dan Singapura. Oleh karena itu diperlukan koordinasi pelaksanaan tugas. Gugus tugas pusat dan daerah, penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan, pusat dan daerah khususnya daerah rentan perdagangan orang.

"Mendorong terbentuknya GT TPPO di daerah melalui Kemendagri, KPPA dan Kepolisian. Monev efektivitas RAN/RAD dalam pencegahan dan penanganan TPPO bekerja sama dengan Kemdagri dan KPPPA," pungkasnya.

(Z-9)