Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai memeriksa saksi sebagai upaya jemput bola kasus dugaan rasuah pembangunan shelter atau tempat berlindung bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Karena saksi-saksi itu berada di tempat tersebut dan jauh, kami juga tidak ingin memberatkan para saksi yang harus hadir ke Jakarta maka kami mengirim tim penyelidik itu datang ke tempat tersebut,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Jumat (12/7).
Asep juga menyebut metode jemput bola ini memudahkan penyidik untuk menyelesaikan berkas perkara. KPK tidak perlu bolak-balik Jakarta-NTB untuk mengecek struktur bangunan jika mengirimkan tim ke sana.
Baca juga : KPK Miris Shelter Tsunami di NTB Dikorupsi
“Jadi ketika kita mengecek shelter yang ada di NTB, tim penyidik itu yang datang ke NTB dan dilakukan pemeriksaan di sana,” ujar Asep.
Sebelumnya, KPK membuka penyidikan baru. Kasusnya terkait dengan dugaan rasuah pembangunan tempat evakuasi sementara atau shelter tsunami oleh satuan kerja penataan bangunan dan lingkungan, kegiatan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan NTB, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2014.
“Untuk diketahui bahwa KPK sejak tahun 2023 telah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarti melalui keterangan tertulis, Selasa, 9 Juli 2024.
Tessa menjelaskan ada dua tersangka dalam kasus ini. Satu merupakan penyelenggara negara dan sisanya berasal dari badan usaha milik negara (BUMN).
Tessa enggan memerinci identitas dua tersangka ini. Pembeberan kronologi kasus dan nama mereka baru dilakukan saat penahanan dilakukan. (Z-3)
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
KPK miris melihat korupsi pembangunan shelter tsunami di NTB mengingat kawasan itu masuk Ring of Fire
KPK mengusut kasus dugaan rasuah pembangunan tempat evakuasi sementara atau shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved